Peningkatan mobilitas harus dibarengi ketaatan terapkan prokes

Kamis, 30 September 2021 14:34 WIB

Sejumlah warga berjalan di Jakarta, Jumat (24/9/2021). Satgas Penanganan COVID-19 menghimbau kepada semua pihak harus menahan diri agar Indonesia tidak menghadapi lonjakan ketiga (third wave) meskipun perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini sudah cukup terkendali yang ditandai dari grafik kasus yang terus melandai .ANTARA FOTO/Aprillio Akbarr/foc.

Semarang (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan bahwa peningkatan mobilitas harus dijawab dengan ketaatan masyarakat dan para pemangku kepentingan terhadap setiap persyaratan yang ditetapkan dengan mengedepankan keamanan dan keselamatan masyarakat dalam setiap pelaksanaan kegiatan di area publik.

"Para pelaksana kegiatan di area publik dan masyarakat wajib memahami betul apa yang harus dilakukan dalam menyikapi kasus positif COVID-19 yang berpotensi muncul di wilayahnya akibat meningkatnya mobilitas warga saat ini," kata dalam keterangan tertulis yang diterima di Semarang, Kamis (30/9).

Oleh karena itu, katanya, upaya testing dan tracing serta pemahaman masyarakat terhadap risiko bertambahnya kasus positif COVID-19 harus terus ditingkatkan seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat.

Kebijakan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) untuk tingkat PAUD dan sekolah dasar, misalnya, menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, terlalu berisiko terhadap peserta didik, yang sebagian besar belum mendapat vaksin COVID-19.

Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI itu menilai untuk mengendalikan risiko yang berpotensi muncul pada pelaksanaan PTM itu, para penyelenggara pendidikan harus melakukan persiapan sebaik-baiknya.

Kepatuhan para penyelenggara terhadap sejumlah persyaratan yang telah ditentukan untuk kegiatan tersebut, ujarnya, merupakan langkah awal yang wajib dilaksanakan.

Selain itu, jelas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, pengawasan yang konsisten terhadap pelaksanaan kegiatan menjadi sebuah keharusan sebagai dasar untuk mengevaluasi kegiatan tersebut.

Semakin tinggi tingkat mobilitas masyarakat, menurut Rerie, membutuhkan pengawasan terhadap pelaksanaan sejumlah persyaratan yang lebih ketat.

Di sisi masyarakat, tambahnya, juga harus semakin disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun, dalam keseharian.

Para pemangku kepentingan, tegas Rerie, harus terus meningkatkan pelaksanaan testing dan tracing agar mampu memberi gambaran penyebaran virus untuk kemudian dapat mengendalikan penyebaran virus corona lebih baik lagi.

Pelaksanaan manajemen risiko untuk mengantisipasi dampak peningkatan mobilitas masyarakat di masa pandemi ini, tegas Rerie, memerlukan dukungan semua elemen bangsa untuk dapat melangkah bersama mencegah dan mengatasi dampak dari berbagai aktivitas tersebut.

Karena setiap peningkatan mobilitas masyarakat, demikian Rerie, selalu saja menghadirkan tantangan baru dalam upaya pengendalian COVID-19 di Tanah Air. ***