Perlu restorasi sejumlah kebijakan untuk transformasi politik

Kamis, 13 Januari 2022 09:44 WIB

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. ANTARA/HO-MPR RI

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat memandang perlu restorasi kebijakan publik untuk melakukan transformasi politik yang lebih humanis dengan mengacu pada nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat.

"Saat ini kita memerlukan sejumlah kebijakan yang mampu mengantisipasi berbagai perubahan lewat berbagai penyesuaian terhadap norma-norma baru yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Lestari Moerdijat dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Lestari Moerdijat mengemukakan hal itu saat membuka diskusi daring dengan tema Menuntaskan Agenda Politik pada Tahun 2022 yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu.

Menurut dia, upaya memperkuat nilai-nilai kebangsaan harus terus-menerus guna mengantisipasi sejumlah tantangan dalam bernegara yang berujung terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dua tahun terakhir, kata dia, kondisi Indonesia seperti juga negara lain yaitu dilanda pandemi COVID-19 yang berdampak pada berbagai sektor, termasuk sektor politik.

Lestari mengutip catatan The Economist Intelligent Unit (EIU) yang menyebutkan demokrasi Indonesia secara umum mengalami penurunan skor selama 5 tahun terakhir.

"Akibatnya sejumlah pekerjaan rumah hingga saat ini masih menumpuk dan memerlukan perhatian semua pihak untuk menuntaskannya," ujarnya.

Ia mengutarakan bahwa bangsa Indonesia harus segera mendapatkan jalan keluar dari berbagai persoalan yang ada saat ini dengan merangkul semua komponen masyarakat agar mampu menjawab berbagai tantangan dalam bernegara.

Dalam diskusi tersebut, pakar Ilmu Politik Uniair Airlangga Pribadi menilai menurunnya indeks demokrasi pada masa pandemi tidak hanya dialami Indonesia, tetapi hampir semua negara di dunia.

Menurut dia, akar masalah dari penurunan indeks demokrasi itu tidak terlepas dari masalah ekonomi yang dihadapi sebagai dampak dari kebijakan pengendalian COVID-19.

Hal itu, lanjut dia, mengakibatkan adanya pembelahan politik berbasis SARA dan praktik politik uang yang terjadi di sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk di Indonesia.

"Ada masalah ketimpangan ekonomi yang cukup lebar di Indonesia karena 1 persen orang kaya menguasai 41 persen sumber-sumber kemakmuran di Tanah Air," katanya.