KPP Madya Surakarta tingkatkan pelayanan untuk pencanangan zona integritas menuju WBK

Rabu, 23 Februari 2022 21:48 WIB

Penandatanganan pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) di KPP Madya Surakarta, Rabu (23/2/2022). ANTARA/HO-KPP Madya Surakarta

Solo (ANTARA) - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Surakarta meningkatkan pelayanan untuk pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK).

"Kami ada niatan untuk membebaskan wilayah kerja dari korupsi. Ini tidak mudah, namun ini menjadi komitmen kami," kata Kepala KPP Madya Surakarta Guntur Wijaya Edi di Solo, Rabu.

Untuk merealisasikan ZI-WBK, pihaknya akan berbenah dari segala sisi, baik dari sisi sumber daya manusia (SDM) hingga kelengkapan sarana dan prasarana.

"Untuk SDM kami meningkatkan kompetensi, untuk sarana dan prasarana nanti ada working space yang nyaman dan santai. Instansi lain di bawah Kementerian Keuangan juga bisa memanfaatkan," katanya.

Sedangkan dari sisi pelayanan, pihaknya akan melakukan inovasi untuk memperbaiki kinerja, terutama pada saat kondisi pandemi COVID-19.

"Pada prinsipnya untuk pelayanan ini kami tetap menerapkan protokol kesehatan namun tidak mengurangi mutu pelayanan," katanya.

Ia mengatakan pembangunan ZI-WBK merupakan wujud reformasi birokrasi sebagai langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi yang baik.

Selain itu, juga efektif dan efisien agar melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan tata laksana yang baik dan pemerintahan yang bersih menuju petugas pajak yang bersih dan bebas dari KKN, peningkatan pelayanan prima serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Untuk itu, pihaknya juga akan mempersingkat waktu pelayanan untuk memberikan kenyamanan kepada wajib pajak.

"Jika standarnya tujuh hari bisa selesai tiga hari, standarnya lima hari bisa selesai dua hari," katanya.

Dalam kesempatan ini, ia memaparkan target capaian pajak KPP Madya Surakarta pada 2022 sebesar Rp6 triliun. Angka ini naik signifikan jika dibandingkan dengan target tahun lalu sebesar Rp3,7 triliun, dengan realisasi capaian sekitar Rp3,8 triliun.

"KPP Madya jadi tumpuan Kanwil DJP Jateng II, sehingga kerja harus maksimum dengan tidak mengurangi mutu. Caranya salah satunya dengan inovasi pelayanan," katanya.

Baca juga: Polres Pekalongan Kota canangkan zona integritas menuju WBBM

Baca juga: Polres Batang dan BRI bentuk zona integritas menuju bebas korupsi

Baca juga: PN Temanggung canangkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi