Presiden kesal belanja negara masih didominasi produk impor

Selasa, 14 Juni 2022 12:37 WIB

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/6/2022) (ANTARA/MENTARI DWI GAYATI)

Jakarta (ANTARA) - Masih tingginya produk impor yang dibiayai dari anggaran negara baik pusat maupun daerah membuat kesal Presiden Joko Widodo. Saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Jakarta, Selasa, mengungkapkan hal itu.

"Saya tahu banyak kementerian, banyak lembaga, banyak (pemerintah) daerah tidak mau membeli produk dalam negeri. Alasannya macam-macam. Speknya enggak pas lah, kualitasnya enggak baik lah. Alasannya banyak sekali. Ada 842 produk di dalam e-katalog yang sebetulnya produksi di dalam negerinya itu ada," kata Presiden.

Padahal, belanja pemerintah pusat dan daerah harus mempertimbangkan tiga hal penting, yakni menciptakan nilai tambah, membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan ketiga efisien. "Ini APBN lho. Ini uang APBD lho. Belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain. Apa enggak bodoh orang kita ini?," kata Presiden menegaskan.

Oleh sebab itu, Kepala Negara meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk terus mengawal agar produk dalam negeri dapat mendominasi belanja pemerintah pusat dan daerah.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengakui hingga triwulan I-2022 produk impor masih mendominasi e-katalog. "Pada minggu ketiga Mei 2022, produk lokal telah mendominasi e-katalog nasional walaupun secara transaksi produk impor masih lebih tinggi," kata Yusuf Ateh. Inpres No 2 tahun 2022 membuat produk lokal mendominasi e-katalog nasional.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden geram belanja pemerintah pusat-daerah didominasi produk impor