Anggota DPR dorong pemerintah penuhi kebutuhan pupuk bersubsidi petani

Minggu, 24 Juli 2022 22:11 WIB

Anggota Komisi VII FPKB DPR RI Marwan Jafar saat menemui konstituennya untuk menjaring aspirasi masyarakat di tiga kabupaten pada masa reses DPR RI. Ketiga kabupaten tersebut, yakni Pati, Rembang, Blora dan Grobogan. ANTARA/HO-Dok.

Pati (ANTARA) - Anggota DPR RI Marwan Jafar mendorong pemerintah untuk segera memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi karena pada bulan November 2022 sudah memasuki musim tanam pertama untuk memulai tanam padi.

"Dengan demikian, kebutuhan pupuknya juga besar. Sedangkan alokasi pupuk yang diterima masing-masing daerah juga belum sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)," kata Marwan Jafar yang juga Anggota Komisi VII FPKB DPR RI saat dihubungi lewat telepon, Minggu.

Ia mengungkapkan hasil reses di Kabupaten Pati, Rembang, Blora dan Grobogan, keluhan masyarakat memang soal jaminan ketersediaan pupuk bersubsidi.

"Kami berharap pemerintah sesegera mungkin mencari solusi soal pupuk ini. Karena kondisi saat ini langka dan mahal sehingga menjerat petani," ujarnya.

Menurut dia permasalahan pupuk memang masalah serius, karena sampai ditindaklanjuti DPR dengan menggelar rapat gabungan antara Komisi IV DPR dengan Komisi VI dan VII, meskipun domain soal pupuk pada Komisi IV.

Sebelumnya, imbuh politisi dari PKB itu, pihaknya juga mengusulkan adanya regionalisasi pupuk serta pemberantasan mafia pupuk.

Apabila tidak ada perubahan, kata dia, tentu kondisinya masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya akan selalu muncul permasalahan.

"DPR juga cukup keras hingga meminta pemerintah melakukan keterbukaan data dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Jika tidak selesai bahkan muncul ancaman kalau tidak selesai bisa dipansuskan," ujarnya.

Aspirasi lain yang diterima, yakni soal berkurangnya guru di sekolah dasar (SD) karena banyak yang pensiun. Sedangkan yang menggantikan guru honorer dengan gaji yang sangat kecil, sehingga ketika berkeluarga juga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Untuk itu, imbuh dia, pemerintah perlu segera mengangkat lagi PNS tenaga kependidikan, karena kasihan sekolah dan muridnya jika tenaga guru sangat minim.

"Karena sudah mendekati tahun politik, masyarakat juga ada yang bertanya soal calon presiden dari PKB. Kami tegaskan bahwa PKB mencalonkan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meskipun perkembangan politik masih dinamis," ujarnya.

Kepastiannya, kata dia, ketika KPU sudah memutuskan nama-nama calon presiden pada Pilpres 2024.