Kota Semarang gandeng pemda tetangga tanggulangi banjir

Sabtu, 14 Januari 2023 08:45 WIB

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu saat bertemu dengan jajaran pengurus Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) Semarang, di Semarang, Jumat (13/1/2023). (ANTARA/HO-Humas Pemkot Semarang)

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Kota Semarang akan menggandeng pemerintah daerah (pemda) tetangga, khususnya Kabupaten Semarang dan Kabupaten Demak untuk menanggulangi persoalan banjir secara komprehensif.

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu di Semarang, Jumat, mengakui bahwa tahun ini banyak dilakukan pembangunan infrastruktur dalam upaya penanggulangan banjir.

"Setelah Lebaran akan dilakukan pembangunan tanggul laut yang nyambung dari Semarang-Sayung (Demak), itu adalah bagian tanggul laut," kata Ita, sapaan akrab Hevearita.

Hal tersebut disampaikannya usai bertemu dengan Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) Semarang dalam rangka refleksi akhir tahun dan pembahasan prioritas pembangunan Kota Semarang pada 2023.

Tak hanya di hilir, kata dia, namun upaya penanggulangan banjir dari hulu juga akan dilakukan, mengingat beberapa banjir disebabkan air kiriman dari daerah lain di wilayah atas.

"Kemudian pengendalian di hulu, kita tergantung dengan Kabupaten Semarang. Caranya adalah duduk bersama baik dengan Kabupaten Semarang maupun kabupaten Demak. Kami berpikir untuk dibangun waduk," katanya.

Dalam pertemuan itu, Ita mengingatkan prioritas pembangunan tidak hanya menyangkut infrastruktur, melainkan juga menyangkut ketahanan pangan sebagai upaya menangkal resesi global.

"Seperti Pak Jokowi selalu sampaikan adalah masalah resesi global. Kalau sudah mandiri pangan, daulat pangan, maka bisa mengurangi dampak-dampak yang akan terjadi di tahun ini," katanya.

Adanya DP2K, kata Ita, menjadi indikator Pemkot Semarang memiliki komitmen tinggi terhadap pembangunan dengan melihat berbagai aspek dan memperhatikan masukan-masukan dari berbagai unsur yang dibutuhkan agar dapat berjalan seiring bersama.

Senada, Ketua Harian DP2K Semarang Prof Sudharto P Hadi membenarkan bahwa upaya penanggulangan banjir memerlukan kerja sama antarkota/kabupaten sesuai dengan konsep eco-region.

"Bicara banjir, memang tidak bisa bicara batas administrasi. Ini Ungaranku, Semarangku, Demakku. Bicara banjir kemarin, pertanda kita semua harus duduk bersama," kata mantan Rektor Universitas Diponegoro Semarang itu.