Heru Budi Hartono godok aturan larang pejabat Pemprov DKI pamer harta

Rabu, 5 April 2023 14:46 WIB

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (5/4/2023). (ANTARA/Siti Nurhaliza)

Jakarta (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Joko Agus Setyono mengungkapkan sedang membahas Instruksi Gubernur (Ingub) terkait larangan bagi pejabat Pemprov DKI untuk pamer harta kekayaan.

"Sudah, lagi dibahas sama Pak Sekda," kata Heru kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu.

Secara garis besar, Heru menjelaskan, Instruksi Gubernur tersebut berisi arahan kepada pejabat Pemprov agar hidup sederhana dan sesuai aturan yang berlandaskan etika ketika seseorang menjadi pejabat di lingkungan Pemprov DKI.

"Ya tentunya hidup sederhana, semuanya harus punya tatanan etik, harus diutamakan, harus bekerja," ujar Heru.

Penerbitan Instruksi Gubernur tersebut kemungkinan akan dilakukan setelah periode Hari Raya Idul Fitri 1444, di mana mudik Lebaran 2023 kini tengah menjadi fokus Pemprov DKI.

"Ya nanti, satu-satu. Prioritas dulu urusan Lebaran," ucap Heru.

Sebelumnya, Inspektorat Pemprov DKI Jakarta memanggil oknum pegawai Dinas Perhubungan berinisial MA karena anak dan istri yang bersangkutan diduga memamerkan gaya hidup mewah atau flexing di media sosial.

"Kami langsung bergerak melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jika memang terbukti adanya pelanggaran disiplin tentunya akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku," kata Inspektur Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat, di Jakarta, Jumat.

Selain itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo juga melaporkan pegawai yang bersangkutan untuk menjalani pemeriksaan dan pembinaan di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Terkait dengan hasil keputusan tersebut, Syafrin mengatakan akan menyerahkan kepada hasil pemeriksaan tim inspektorat.

Baca juga: Kemenkumham Jateng serahkan lima sertifikat kekayaan intelektual komunal Kabupaten Tegal