BSK Kumham adakan The 6th Conference on Human Right
Sabtu, 28 Oktober 2023 18:56 WIB
BSK Kumham sendiri, saat ini mengelola tiga jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional Sinta 2 yaitu Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum De Jure; Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum; dan Jurnal HAM.
Untuk meningkatkan kualitas jurnal agar terakreditasi menjadi Sinta 1, BSK Kumham menghadirkan 15 peserta yang telah mengirimkan jurnal HAM ke BSK Hukum dan HAM pada kegiatan The 6th Conference on Human Right tersebut.
"Terima kasih atas kedatangan bapak/ibu, baik peserta maupun narasumber yang telah hadir pada kegiatan hari ini baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri, sungguh sebuah kebanggaan melihat antusiasme bapak/ibu dalam mengembangkan pekerjaan yang telah bapak/ibu lakukan,” ujar Dr Y Ambeg Paramarta, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, pada sambutan sekaligus membuka kegiatan workshop.
Kegiatan dimulai pada tanggal 24 Oktober 2023 dengan workshop dari tiga narasumber tentang metode penulisan jurnal sebelum kemudian peserta dibagi menjadi tiga kelompok untuk mendiskusikan secara detail hasil tulisan jurnal yang telah mereka submit untuk disempurnakan sebelum dipublikasikan oleh tim editor Jurnal HAM.
“Untuk menulis jurnal terdapat lima hal yang perlu diperhatikan yaitu FINER yang merupakan singkatan dari Feasible, Interesting, Novel, Ethical, and Relevant. Pada dasarnya tulisan harus memiliki ide yang menarik dapat dijawab dalam pertanyaan penelitiannya dan memiliki dampak pada kebijakan di masa mendatang,” jelas Dr. Elizabeth Rhoads dalam paparannya.
Paparan kedua oleh Dr. Grace Cheng membahas bagaimana sebuah penelitian harus memiliki penjelasan khusus berupa data yang relevan yang penting untuk mendukung argumentasi dalam tulisan. Hal tersebut didukung oleh penjelasan Dr. Al Khanif yang mengatakan bahwa penulisan harus mengikuti prosedur yang ada, Khanif juga mengatakan bahwa elemen utama sebuah tulisan harus tergambar di pendahuluan.
Kegiatan ini ditutup dengan plenary speech oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof Eddy Omar Sharif Hieriej. Beliau menyampaikan tentang bagaimana Kementerian Hukum dan HAM menggariskan “Optimalisasi peran dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia” dalam Rencana Strategis lima tahun Kementerian Periode 2020 – 2025.
“Selama lebih dari dua dekade, Kemenkumham telah menjadi garda terdepan dalam memenuhi hak asasi manusia negara di Indonesia. Kemenkumham bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban yang tertanam dalam UUD 1945 dan berbagai undang-undang nasional, termasuk penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia,” jelas Prof Eddy.
Konferensi Internasional ini adalah bentuk kerja sama dari Department of Politics and Government, Universitas Gajah Mada; Centre for Human Rights, Multiculturalism, and Migration (CHRM2), Universitas Jember; Sydney Southeast Asia Centre (SSEAC), Universitas Sydney; Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; Indonesian Consortium for Religious Study (ICRS); Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS), Universitas Gajah Mada; Indonesia Scholar Network on Freedom of Religion or Belief (ISFORB); Indonesian Consortium for Human Rights Lecturers (SEPAHAM); Westminter Foundation for Democrary (WFD); Global Campus of Human Rights, Italy; Australian Consulate General in Indonesia.
Pewarta : rilis
Editor:
Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2024