Pemerintah gelar Gebyar Diskon Pupuk

Senin, 22 Januari 2024 18:54 WIB

Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian melalui Pupuk Indonesia menggelar program Gebyar Diskon Pupuk di berbagai kota/kabupaten selama bulan Januari sampai dengan Februari 2024. ANTARA/Ist

Semarang (ANTARA) - Pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian melalui Pupuk Indonesia menggelar program Gebyar Diskon Pupuk di berbagai kota/kabupaten selama bulan Januari sampai dengan Februari 2024.

Gebyar Diskon tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pupuk nonsubsidi dan mendorong petani agar segera melakukan penebusan pupuk, antara lain dengan menyiapkan pupuk nonsubsidi dengan harga terjangkau.

“Pupuk Indonesia menjalankan program Gebyar Diskon Pupuk sesuai dorongan pemerintah agar petani bisa menikmati pupuk nonsubsidi dengan harga terjangkau serta membantu meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani," kata Direktur Utama Petrokimia Gresik Dwi Satriyo Annurogo dalam keterangan persnya di Semarang, Senin.

Melalui kegiatan tersebut, kata Dwi Satriyo, setiap petani berhak memperoleh 25 kg urea nitrea dan 25 kg NPK Phonska dalam satu paket berisi 50 kg pupuk.

Pemerintah, katanya, juga senantiasa memastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidi maupun nonsubsidi, antara lain dengan cara melakukan kunjungan kerja ke sejumlah wilayah sentra pertanian.

Hingga tanggal 31 Desember 2023 ketersediaan pupuk bersubsidi dan pupuk nonsubsidi tercatat sebesar 1.744.302 ton atau setara 236 persen dari ketentuan minimum stok yang ditetapkan pemerintah.

Adapun angka stok ini terdiri dari pupuk bersubsidi sebesar 1.215.280 ton dan pupuk non-subsidi sebesar 529.022 ton.

"Semoga program ini dapat mendorong petani untuk menanam lebih awal, sehingga kesuksesan musim tanam awal tahun ini bisa kita tuai bersama saat panen bulan april nanti,” kata Dwi Satriyo.

Program subsidi pupuk setiap tahunnya dialokasikan sekitar Rp25 triliun yang disiapkan pemerintah untuk membantu petani mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau.

Pada tahun 2024, pemerintah berencana menambah alokasi subsidi pupuk sebesar Rp14 triliun agar semakin banyak petani yang mendapat pupuk bersubsidi.

Pemerintah juga mempermudah mekanisme penebusan pupuk bersubsidi hanya dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar seluruh petani bisa memenuhi kebutuhan pupuk.

“Pemerintah melalui Pupuk Indonesia, memastikan ketersediaan pupuk di seluruh Indonesia, baik itu pupuk bersubsidi maupun nonsubsidi. Pemerintah membantu memperoleh pupuk dengan mudah guna mendukung program percepatan musim tanam pada awal tahun 2024,” tutupnya.