Logo Header Antaranews Jateng

Memperkuat nasionalisme eks napiter di lereng Gunung Sindoro

Kamis, 1 Februari 2024 06:00 WIB
Image Print
Arsip foto. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel (kiri) memanen kopi arabika di kawasan terpadu nusantara (KTN) Desa Bansari, Temanggung, Jawa Tengah, Sabtu (6/5/2023). . ANTARA FOTO/Anis Efizudin/hp

Temanggung (ANTARA) - Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) dibangun  oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pemerintah Kabupaten Temanggung di Desa Bansari yang berlokasi di lereng Gunung Sindoro, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.

Kawasan tersebut merupakan pusat pendidikan dan pelatihan kehutanan guna menguatkan program deradikalisasi berbasis kesejahteraan kepada eks narapidanapi terorisme atau biasa disebut mitra deradikalisasi.

Kawasan hutan dengan tujuan khusus tersebut, berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, seluas kurang lebih 100 hektare. 

Di lahan hutan di Lereng Gunung Sindoro dan di KTN tersebut ditanami kopi serta didirikan koperasi sebagai organisasi untuk mengelola kegiatan tersebut.

Kepala Desa Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, Herlan, menyampaikan program tetap berjalan, masih konsisten dilakukan karena petani penggarap sudah komitmen menggarap lahan 100 hektare tersebut.

Pada akhir tahun 2023, para petani penggarap baru saja mendapat bantuan lagi tanaman kopi 50.000 batang dari Kementerian Pertanian.

Eks napiter atau mitra deradikalisasi itu hanya terlibat di koperasi, sedangkan yang di lahan kopi itu tidak ada keterlibatan mantan napiter.

Selain petani penggarap lahan Perhutani terlibat di koperasi kopi tersebut, para mantan napiter juga sebagai anggota tetap koperasi.

Para mantan napiter tidak setiap hari di koperasi, tetapi hanya dalam kegiatan tertentu saja mereka dilibatkan di badan usaha tersebut.

Karena, untuk setiap harinya, para mantan napiter tersebut punya kegiatan sendiri-sendiri.

Mantan napiter dari Kabupaten Temanggung jumlahnya enam orang, sedangkan yang sering ke koperasi itu berasal dari Kedu.

Pada waktu pertama kegiatan tersebut ada di Desa Bansari, ada semacam protes dari warga, ada kekhawatiran manakala mantan napiter ditempatkan di lahan kopi.

Akan tetapi karena sering diadakan sosialisasi  dengan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga desa, akhirnya masyarakat menyadari kalau di situ memang ada pemberdayaan, ada peningkatan ekonomi masyarakat, dan upaya melindungi hutan.

Adanya petani penggarap di lereng Gunung Sindoro tersebut justru menjadi aman hutan lindungnya. Sebelum ada petani yang menggarap kopi di lahan Perhutani, misalnya, dulu kadang ada yang mencuri kayu. Akan tetapi setelah di lahan Perhutani banyak aktivitas petani, sekarang tidak ada yang mencuri kayu.

Selanjutnya, saat musim kemarau kadang hutan ini ada kebakaran, tetapi sekarang aman tidak ada kebakaran hutan.

Dengan makin meningkat kesejahteraan masyarakat, partisipasi pemilik suara warga Desa Bansari pada Pemilu 2024 diharapkan jauh lebih tinggi, mencapai 90 persen.

Pada Pemilu 2019 tingkat partisipasi warga 80 sekian persen, namun pada Pemilu 2024 nanti diperkirakan lebih tinggi.

Di Desa Bansari ini kadang ada warga RT atau dusun yang menjadi anggota DPRD. Mereka bisa dimintai tolong untuk menyalurkan aspirasi, sehingga ada hubungan timbal balik secara langsung.

Selain itu, adanya sosialisasi dari panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) juga bakal meningkatkan partisipasi pemilih.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Djoko Prasetyono menyampaikan KTN itu alat pendekatan dari Badan Nasional Penanggulangan Terosisme (BNPT) kepada eks napiter yang cita-citanya itu membuat sebuah kawasan yang di situ bisa didapatkan nilai-nilai toleransi, antikekerasan, kebangsaan atau nasionalisme.

Pemkab Temanggung menilai kegiatan tersebut bermanfaat bagi penguatan nasionalisme, apalagi ada beberapa orang Temanggung yang pernah menjadi eks napi  terorisme.

Di Temanggung sekarang itu ada enam orang, antara lain dari Jambon, Kedu, dan Tembarak. Yang dari Desa Jambon sekarang ikut suaminya yang sama-sama eks napiter (mitra deradikalisasi).

Apakah kondisi itu menjadikan latar belakang Pemerintah menangani eks napiter ada KTN di sini? Menurut Joko, sebetulnya tidak juga, sebab di kabupaten lain ada yang eks  napiternya lebih banyak, tetapi tidak dijadikan KTN.

"Jadi, diambil hikmahnya saja. Mudah-mudahan yang ada Temanggung itu dapat berkontribusi kepada negara, bagaimana (hasilnya setelah) mendirikan Kawasan Terpadu Nusantara yang mengembangkan nilai-nilai kebangsaan dan moderasi beragama," ujarnya.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT sebelumnya mengadakan nota kesepahaman dengan Perhutani terkait dengan pemanfaatan lahan hutan lindung di lereng Gunung Sindoro seluas 15 hektare. Setelah berkembang lalu diperluas menjadi 100 hektare yany meliputi enam desa di Kecamatan Bansari.

Model pembinaan eks napiter di kawasan itu pada prinsipnya yakni melakukan pendekatan kesejahteraan dengan berkarya di bidang pertanian, pariwisata, sekaligus dipadukan dengan penanaman nilai-nilai kebangsaan.

BNPT kemudian membentuk sebuah koperasi, mendesain wadah bagi banyak orang untuk  berdiskusi dalam bentuk kelembagaan ekonomi koperasi. Koperasi ini menghimpun potensi masyarakat dengan cara menanam kopi.

BNPT itu menjalin komunikasi dengan Kementerian BUMN, kemudian ada beberapa pelatihan budi daya kopi dan fasilitas lain dari Kementerian Sosial.

Kementerian Pertanian juga memberi bibit kopi sebanyak 50 ribu dan Kementerian Pekerjaan Umum membuatkan jalan. Semua itu dilakukan agar selanjutnya para eks napiter bisa berkontribusi dalam kegiatan tersebut.

Ketua KPU Kabupaten Temanggung Henri Sofyan Rois berharap partisipasi masyarakat Kabupaten Temanggung mencapai 90 persen karena sosialisasi kali ini lebih intens. Pada pemilu sebelumnya partisipasi pemilih 87,5 persen.

Sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU sesuai dengan koridor wewenang tugasnya melakukan sosialisasi.

KPU setempat sudah melakukan sosialisasi sejak 2023 di sekolah-sekolah, kemudian PPK, PPS, dan KPPS juga sosialisasi kepada warga, di komunitas, hingga forum-forum warga seperti yasinan, PKK, dawis, dan pertemuan bulanan RT.




Editor: Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2024