Anggota DPD RI ingin pembangunan di jalur selatan jadi prioritas

Kamis, 18 April 2024 21:30 WIB

Anggota DPD RI Abdul Kholik (kanan) dan Ketua Umum Yayasan Serulingmas Wisnu Suhardono dalam peluncuran buku "Senator Jasela" pada acara Silaturahmi dan Dialog Pengembangan Potensi Ekonomi Kawasan Jawa Tengah Bagian Selatan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis (18/4/2024). ANTARA/Sumarwoto

Purwokerto (ANTARA) - Anggota DPD RI Abdul Kholik ingin pembangunan di kawasan Jawa Tengah bagian Selatan (Jasela) menjadi prioritas di tingkat regional maupun nasional.

"Konsep Jasela yang selama ini sering kita dorong, kawasan Jawa Tengah bagian selatan, Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen) plus Purworejo, selama ini dalam konteks pembangunan regional belum menjadi prioritas," kata Abdul Kholik di sela Silaturahmi dan Dialog Pengembangan Potensi Ekonomi Kawasan Jawa Tengah Bagian Selatan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis.

Dalam hal ini, kata dia, kawasan Jasela hanya menjadi penyangga pembangunan di tingkat regional maupun level nasional.

Bahkan, lanjut dia, hampir tidak ada proyek strategis nasional yang ditujukan untuk memperkuat kawasan Jasela.

"Kita ingin mengutamakan potensi kawasan Jasela ini dengan kolaborasi antarkabupaten, fokus pada tiga sektor, yakni maritim, pertanian, dan pariwisata. Tiga sektor ini yang akan kita coba ajak untuk semua kabupaten di wilayah ini bersama-sama berkolaborasi mengangkat daerah ini," kata senator asal Jawa Tengah itu.

Menurut dia, hal itu nantinya akan diperjuangkan untuk menjadi prioritas di level regional dan nasional.

Selanjutnya, kata dia, masing-masing sektor tersebut akan didalami dengan melibatkan semua kabupaten yang ada di kawasan Jasela.

"Dengan cara itu, kita yakin kawasan ini akan berkembang menjadi kawasan ekonomi yang memiliki potensi keunggulan daerah yang luar biasa," katanya.

Ia mengaku sempat melakukan pertemuan dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Mino Saroyo di Cilacap dan mendapatkan informasi jika satu kapal jenis longline dalam sekali melaut bisa memperoleh pendapatan sekitar Rp3 miliar hingga Rp4 miliar dari hasil menangkap ikan di laut.

Bahkan ke depan, kegiatan ekspor kelautan dan perikanan diproyeksikan akan melalui Pelabuhan Cilacap.

"Nah ini semua membutuhkan kemauan semua pihak berkolaborasi, berbagi tugas dan fungsi, sekaligus membuat prioritas sama. Jadi semua kabupaten nanti tugasnya sama, yakni maritim, pertanian, dan pariwisata," kata Kholik.

Ia mengharapkan kabupaten-kabupaten di wilayah selatan Jateng nantinya bisa menggarap isu maritim termasuk perikanan tangkap maupun budi daya, sehingga bisa memiliki badan usaha milik daerah (BUMD) yang bergerak di bidang perikanan, ada industri perikanan, bahkan bisa ekspor perikanan.

Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Serulingmas Wisnu Suhardono mengatakan Yayasan Serulingmas sebagai perkumpulan orang-orang asli Banyumas yang hidup di perantauan menyambut baik upaya yang dilakukan senator Abdul Kholik dalam kapasitasnya sebagai anggota DPD RI asal Jawa Tengah.

Ia mengakui secara konstitusi, Abdul Kholik seharusnya bertanggung jawab untuk seluruh wilayah Jateng namun karena senator itu merupakan putra daerah Banyumas, sehingga tidak masalah jika memikirkan pembangunan di wilayah itu.

"Saya mendukung penuh selama ini dalam kapasitas saya sebagai Ketua Umum Serulingmas karena Serulingmas bukan partisan, tidak partai. Kholik, DPD juga tidak partai," katanya.

Ia mengaku tidak bersedia mendukung jika yang meminta dukungan tersebut merupakan anggota DPR yang notabene anggota partai politik karena mereka punya jaringan sendiri.

Lebih lanjut, dia mengatakan senator Abdul Kholik harus mencermati nilai tambah dan kodrat geografis yang ada di kawasan Jasela.

"Jadi diinventaris permasalahan-permasalahannya, kemudian bagimana jalan keluarnya. Kita diskusikan nanti, antara Serulingmas dan anggota DPD," katanya.

Bahkan, dia siap mendampingi Abdul Kholik ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perhubungan dalam upaya membela kepentingan daerah di kawasan Jasela.

Demikian pula dengan rencana pembangunan jalan tol di kawasan Jasela, kata dia, pembangunan jalan tol Pejagan-Cilacap, Cileunyi-Cilacap, dan Yogyakarta-Cilacap harus jalan.

"Tentunya bertahap disesuaikan dengan program pemerintah karena ada partisipasi pemerintah dalam hal ini walaupun nanti ada investor dari pihak asing. Jadi bertahap, tapi saya yakin paling tidak Cileunyi-Tasikmalaya sudah dalam pengerjaan, tinggal Tasikmalaya-Cilacap, kemudian Cilacap-Yogyakarya, sudah luar biasa," katanya.

Dengan demikian, kata dia, rencana pembangunan jalan tol Pejagan-Cilacap kemungkinan tertunda karena pemerintah lebih mendahulukan Cileunyi-Cilacap dan Cilacap-Yogyakarta.