Anggota DPR: Rakyat harus dilibatkan berdemokrasi substansial

Sabtu, 6 Juli 2024 08:24 WIB

Aria Bima pada sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Solo, Jawa Tengah, Jumat (5/7/2024). ANTARA/Aris Wasita

Solo (ANTARA) - Anggota DPR RI Aria Bima menyebut rakyat harus dilibatkan dalam proses berdemokrasi substansial pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

"Pascareformasi itu menegasikan pemilihan oleh anggota DPR, rakyat harus diikutsertakan di dalam proses berdemokrasi substansial untuk mewujudkan demokrasi dalam kesejahteraan," katanya pada Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Solo, Jawa Tengah, Jumat.

Ia mengatakan penyadaran proses berdemokrasi pada ajang kontestasi politik ini tidak hanya memilih calon kepala daerah tetapi juga proses pendidikan politik bagi rakyat dan elit.

"Jadi situasi objektif yang saat ini muncul adalah gejala dominasi elit menggunakan money politics dan sembakonisasi. Memang rakyat senang tapi rakyat tidak bisa silahkan (mengikuti), rakyat menerima karena butuh," katanya.

Ia menilai politik uang dan pemberian sembako merupakan pengingkaran terhadap aspek pilihan demokrasi oleh kalangan elit dan tidak adanya pembelajaran pada publik.

"Ini adalah suatu bahaya terhadap sistem demokrasi itu sendiri dan produk demokrasi untuk memilih kepala daerah dengan baik," katanya.

Menurut dia, partisipasi rakyat di era demokrasi penting, apalagi jika kepala daerah tersebut ingin mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menggerakkan berbagai sektor ekonomi.

"Termasuk juga membangun suasana yang teduh dan nyaman pada lima tahun ke depan. Ini harus dimulai bahwa hajatan publik ini adalah hajatan rakyat, bukan hajatan partai politik atau hajatan tim suksesnya," katanya.

Ia berharap tidak ada pihak yang mengubah proses kontestasi pilkada mendatang menjadi proses kontestasi elit atau partai politik, bahkan tim sukses.

"Apalagi jadi hajatan domestik yang disebut politik dinasti itu. Untuk itulah di dalam kontestasi, sah memberikan ruang berbeda. Tapi saya tegaskan lagi perbedaan calon kepala daerah, baik wali kota, bupati, atau gubernur adalah suatu keniscayaan sebagai kontestasi teman bermain, bukan musuh," katanya.

Ia mengatakan meski ada perbedaan pilihan, persatuan tetap harus dikedepankan.

"Karena setelah kontestasi kita bersatu lagi, siapa yang terpilih adalah kepala daerah kita bersama. Ini harus dimulai dari kalangan elit. Maka pertemuan antartokoh, antarpartai politik lintas partai pengusung di antara calon peserta pilkada adalah hal yang penting untuk memberikan kesejukan," katanya.

Baca juga: Anggota DPR RI: Parpol harus didik masyarakat sadar berdemokrasi