Kepala Kemenkum Jateng inginkan laporan yang transparan dan akuntabel

Selasa, 21 Januari 2025 16:31 WIB

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Tengah Heni Susila Wardoyo. Dok. Kemenkum Jateng

selain mempertahankan opiniWTP, data laporan keuangan dan BMN akan menjadi basis data penyusunan keuangan likuidasi

Semarang (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Tengah menggelar Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tahunan dan Pemutakhiran Data BMN Tahun Anggaran (TA) 2024, Selasa (21/1) terpusat di Aula Kresna Basudewa.

Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam mempersiapkan penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara TA 2024 yang akurat, transparan, akuntabel, dan tepat waktu sesuai standar akuntansi pemerintah.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Tengah Heni Susila Wardoyo mengungkapkan bahwa selain mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), data laporan keuangan dan BMN akan menjadi basis data penyusunan keuangan likuidasi.

"Tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama dan harus kita tuntaskan dengan baik," jelas Heni membuka kegiatan yang diselenggarakan secara hibrida ini.

"Saya berharap rekonsiliasi dapat dilaksanakan dengan baik dan serius sehingga menghasilkan data yang akuntabel," sambungnya.

Pada kesempatan ini, Kakanwil juga memberikan arahan penting berkaitan dengan sampling pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Tahun 2024 di lingkungan Kantor Wilayah Jawa Tengah.

"Apabila nanti menjadi salah satu sampling pemeriksaan, saya harapkan agar Saudara bersikap kooperatif, informatif, responsif, serta tepat waktu dalam pemenuhan data dan dokumen yang diminta," tutur Heni.

"Dan segera tindaklanjuti segala temuan secara tepat waktu sesuai rekomendasi yang disampaikan tim pemeriksa," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Toni Sugiarto dalam laporan ketua panitia memaparkan bahwa kegiatan ini juga bertujuan untuk menginventarisasi dan mencari penyelesaian atas permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2024.

"Rekonsiliasi ini juga akan memberikan pemahaman mengenai peraturan terbaru terkait dengan pelaporan keuangan dan Barang Milik Negara," kata Toni.

Kegiatan yang berlangsung hingga Kamis (25/01) diikuti oleh Operator GLP dan Operator Aset dan Persediaan satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Tengah, dan Kanwil Ditjen Imigrasi Jawa Tengah.

Turut hadir pada pembukaan kegiatan yakni Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin, Kepala Badiklat Hukum Jawa Tengah, Rinto Gunawan Sitorus, dan para pendamping penyusunan laporan keuangan Unit Eselon I Kementerian Hukum serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. ***