Muhdi usulkan efisiensi anggaran untuk angkat PPPK penuh waktu

Selasa, 11 Februari 2025 07:42 WIB

Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Muhdi. ANTARA/Zuhdiar Laeis/aa.

Semarang (ANTARA) - Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Muhdi meminta hasil efisiensi anggaran bisa digunakan juga untuk mengangkat semua pegawai non-aparatur sipil negara (ASN) menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) penuh waktu.

"Kami mengapresiasi langkah pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah," katanya, dalam konferensi pers secara daring, Senin.

Menurut dia, efisiensi anggaran tersebut sangat besar, yakni mencapai Rp306,69 triliun, terdiri atas anggaran kementerian/lembaga Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

Namun, ia memberikan catatan bahwa hasil efisiensi anggaran tersebut hendaknya tidak hanya digunakan untuk program makan bergizi gratis (MBG), swasembada pangan, energi, dan perbaikan sektor kesehatan saja.

"Manfaatkan juga anggaran hasil efisiensi juga pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan, sains, teknologi sesuai Asta Cita," kata senator asal Jawa Tengah itu.

Untuk itu, Muhdi mendesak hasil efisiensi anggaran tersebut digunakan untuk optimalisasi pengangkatan semua pegawai non-ASN menjadi ASN PPPK penuh waktu sesuai amanat UU ASN, khususnya guru, tenaga kependidikan, dan kesehatan. Menurut Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jateng itu, dengan hasil efisiensi Rp300 triliun,tidak ada halangan besar bagi Presiden untuk melaksanakan UU ASN.

Sebagaimana amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, kata dia, tidak diperbolehkan lagi ada pegawai non-ASN pada 2025, sedangkan guru dan tenaga kependidikan banyak yang belum diangkat sebagai ASN.

"Menuju Indonesia Emas 2045 kuncinya itu SDM. Bagaimanapun juga, pendidikan sangat penting untuk mencerdaskan SDM sehingga kami berharap hasil efisiensi anggaran bisa dimanfaatkan untuk menyejahterakan guru," katanya.

Selain sektor pendidikan, Muhdi juga menyoroti pentingnya alokasi anggaran untuk mengatasi masalah stunting, pengembangan UMKM, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Ia mengingatkan pemerintah agar dapat mengantisipasi kebocoran anggaran yang jumlahnya sangat fantastis, seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

"Jangan sampai efisiensi ini hanya dipahami sebagai pemotongan anggaran. Pemerintah harus mampu mengatasi kebocoran agar anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal," kata mantan Rektor Universitas PGRI Semarang itu.

Pada kesempatan itu, ia juga menyoroti maraknya kriminalisasi terhadap guru dalam menjalankan tugas dan fungsinya di sekolah.

Karena itu, ia menekankan perlunya payung hukum yang kuat agar guru mendapatkan perlindungan dalam menjalankan profesinya.

"Banyak fenomena guru yang diperkarakan atau diproses pidana. Seharusnya ada regulasi khusus, seperti Undang-Undang Perlindungan Guru agar mereka tidak bekerja dalam bayang-bayang ancaman hukum," jelasnya.