Peran BIN dalam mengatasi ancaman bioterorisme

Minggu, 16 Februari 2025 12:29 WIB

Teuku Junaidi, Dosen FPIK Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dan mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik FISIP Unsoed. ANTARA/Dokumentasi Pribadi

Evaluasi dan sistem pengawasan, serta kebijakan dalam regulasi BIN yang ketat, diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran MTA

Kasus pelanggaran MTA yang mencolok di Indonesia melibatkan seorang peneliti dari salah satu universitas terkemuka yang melakukan transfer material penelitian ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang benar. Peneliti tersebut terlibat dalam penelitian terkait bioteknologi, di mana material yang ditransfer berpotensi disalahgunakan dalam pengembangan senjata biologis. Kasus ini menunjukkan perlunya kerjasama yang lebih erat antara BIN dan lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan mematuhi ketentuan MTA.

Pelanggaran terjadi ketika peneliti tidak melaporkan transfer material kepada BIN dan lembaga terkait lainnya, serta tidak mendapatkan persetujuan resmi sebelum melakukan transfer. Hal ini melanggar ketentuan yang diatur dalam MTA, yang mensyaratkan adanya izin dan pengawasan dari pihak berwenang sebelum melakukan transfer material penelitian.

Data menunjukkan bahwa pelanggaran MTA sering kali terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang risiko yang terkait dengan transfer material, terutama di kalangan peneliti muda (Kemenristek, 2022). Oleh karena itu, BIN perlu mengembangkan alat penilaian risiko yang dapat digunakan oleh peneliti untuk menilai potensi risiko sebelum melakukan transfer material.

Struktur organisasi BIN dalam konteks pengawasan MTA perlu dirancang untuk mendukung pelaksanaan kebijakan yang efektif. Ini mencakup pembentukan unit khusus yang bertanggung jawab mengawasi MTA, serta koordinasi yang baik antara berbagai divisi di dalam BIN. BIN perlu memastikan bahwa staf yang terlibat dalam pengawasan memiliki pemahaman mendalam tentang regulasi MTA, serta keterampilan dalam menganalisis risiko yang terkait dengan transfer material penelitian.

Penggunaan teknologi informasi yang canggih dapat meningkatkan efektivitas pengawasan MTA. BIN perlu mengembangkan sistem informasi yang dapat memantau dan menganalisis data terkait MTA secara real-time, sehingga dapat mendeteksi potensi pelanggaran dengan lebih cepat.

Dalam aspek deteksi, BIN menggunakan teknologi informasi untuk memantau dan menganalisis data terkait MTA. Dengan memanfaatkan big data dan analitik, BIN dapat mengidentifikasi pola mencurigakan dalam transfer material. Misalnya, jika terdapat lonjakan transfer material tertentu ke negara yang dikenal memiliki risiko tinggi, BIN dapat melakukan investigasi lebih lanjut.

Teori manajemen strategis memberikan kerangka kerja penting dalam merumuskan kebijakan pengawasan MTA. Dalam konteks ini, BIN harus mampu merumuskan strategi yang tidak hanya efektif tetapi juga adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi dalam pengawasan MTA.

Sebagai contoh, kekuatan BIN terletak pada akses informasi dan jaringan yang luas dengan berbagai lembaga pemerintah dan internasional. Namun, kelemahan yang ada adalah kurangnya sumber daya manusia terlatih dalam aspek teknis pengawasan MTA. Dengan memahami peluang dan ancaman, BIN dapat merumuskan strategi yang lebih terarah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Penguatan kelembagaan untuk menunjang aktivitas kelembagaan dalam pengawasan secara substansif meningkatkan efektivitas keseluruhannya dan menjamin kepatuhan terhadap protokol yang ditetapkan. BIN perlu memprioritaskan pengalokasian sebagian besar sumber daya yang tersedia dan mengerahkan upaya besar menuju pengembangan sistematis dan komprehensif.

Penguatan lembaga dan unit yang secara khusus ditunjuk dengan tanggung jawab penting dan esensial. Penerapan pemantauan dini dan inisiatif deteksi dini, yang pada dasarnya ditujukan untuk mengidentifikasi dan segera menangani secara akurat setiap pelanggaran potensial yang mungkin terkait dengan peraturan yang mengatur MTA.

Teori Pengelolaan Risiko dalam Pengawasan MTA, pengelolaan risiko adalah aspek krusial dalam pengawasan MTA. BIN perlu menerapkan pendekatan berbasis risiko untuk mengidentifikasi dan mengelola potensi ancaman yang dapat muncul dari transfer material. Ini mencakup analisis risiko sistematis untuk menentukan tingkat risiko yang terkait dengan setiap MTA yang disetujui.

Teori Kolaborasi Publik-Swasta dalam Pengawasan MTA, kolaborasi antara sektor publik dan swasta menjadi semakin penting dalam konteks pengawasan MTA. BIN perlu membangun kemitraan dengan lembaga penelitian, universitas, dan industri untuk menciptakan ekosistem yang mendukung kepatuhan terhadap MTA.