Peran BIN dalam mengatasi ancaman bioterorisme

Minggu, 16 Februari 2025 12:29 WIB

Teuku Junaidi, Dosen FPIK Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dan mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik FISIP Unsoed. ANTARA/Dokumentasi Pribadi

Evaluasi dan sistem pengawasan, serta kebijakan dalam regulasi BIN yang ketat, diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran MTA

Melalui kolaborasi ini, BIN dapat mengakses pengetahuan dan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Teori-teori ini memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana kebijakan dan manajemen dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan pengawasan yang diinginkan.

Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Pengawasan MTA
1. Penguatan regulasi.

Regulasi terkait MTA perlu diperkuat dengan menetapkan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar. Selain itu, perlu ada peninjauan berkala terhadap kebijakan yang ada untuk memastikan bahwa regulasi tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Pelatihan dan pendidikan bagi peneliti.

Mengadakan program pelatihan dan pendidikan bagi peneliti mengenai pentingnya kepatuhan terhadap MTA dan risiko yang terkait dengan transfer material. Program ini dapat melibatkan kerja sama dengan lembaga internasional untuk memperkaya materi pelatihan.

3. Kerjasama dengan lembaga internasional.

Membangun kerjasama dengan lembaga internasional dalam pengawasan MTA untuk berbagi informasi dan praktik terbaik. Kerjasama ini dapat membantu BIN untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas pengawasan yang dilakukan.

4. Penerapan teknologi informasi yang canggih.

Sistem pemantauan berbasis data analitik dapat meningkatkan kemampuan BIN dalam mengawasi MTA. Sistem ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren yang mencurigakan dalam transfer material, sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan lebih awal.

5. Evaluasi dan monitoring secara berkala.

Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap kebijakan pengawasan MTA yang diterapkan. Hal ini penting untuk menilai efektivitas kebijakan dan melakukan perbaikan yang diperlukan agar kebijakan dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lapangan.

Kasus pelanggaran yang terjadi menunjukkan adanya celah dalam regulasi, kebijakan, dan manajemen BIN dalam pengawasan MTA perlu diperkuat untuk mencegah pelanggaran yang dapat mengancam keamanan nasional dengan pembentukan unit khusus. Unit ini bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan penelitian yang melibatkan kerjasama dengan peneliti dan negara asing.

Evaluasi dan sistem pengawasan, serta kebijakan dalam regulasi BIN yang ketat, diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran MTA. Sosialisasi yang dilakukan secara rutin diharapkan dapat menyadarkan para peneliti akan risiko dan bahaya yang mungkin mengancam di masa mendatang. Ancaman pidana terhadap peneliti yang melanggar diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan dan kepatuhan peneliti terhadap MTA demi menjaga keamanan nasional.

*) Teuku Junaidi, Dosen FPIK Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dan mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik FISIP Unsoed

Baca juga: Juru bicara: Efisiensi anggaran belum berimplikasi terhadap UKT Unsoed
Baca juga: Pakar sebut lompatan luar biasa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia
Baca juga: Pakar hukum Unsoed : Penegak hukum jaga wibawa pengadilan