Wali Kota Semarang: Banjir masih jadi PR pemerintahan baru

Selasa, 18 Februari 2025 21:25 WIB

Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu bersalaman dengan pegawai negeri sipil (PNS) saat berpamitan, usai apel "coffee morning" di Balai Kota Semarang, Selasa (18/2/2025). (ANTARA/HO-Pemkot Semarang)

Semarang (ANTARA) - Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu menyebutkan persoalan banjir masih menjadi pekerjaan rumah (PR) utama yang harus diselesaikan oleh wali kota dan wakil wali kota yang baru dalam kepemimpinan selama lima tahun mendatang.

"Yang pertama pasti penanganan banjir, dan Alhamdulillah titik-titik banjir ini kan hanya tinggal di beberapa yang menjadi muara, yaitu wilayah Kaligawe, Kecamatan Pedurungan, kemudian Gayamsari dan Genuk," katanya di Semarang, Jawa Tengah, Selasa.

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin kegiatan apel yang menjadi kegiatan upacara terakhir yang dipimpinnya sebagai Wali Kota Semarang.

Untuk mengatasi persoalan banjir, kata dia, diperlukan normalisasi Sungai Tenggang dan Sringin yang sudah direncanakan dan akan berjalan tanpa terpengaruh oleh efisiensi anggaran yang diperintahkan pemerintah pusat.

"Karena memang itu menjadi muara dan kita ketahui itu kan adanya (solusi) nantinya normalisasi Kali Tenggang dan Sringin. Dan Alhamdulillah di tengah adanya kebijakan dari Bapak Presiden terkait dengan efisiensi gitu ya, Alhamdulillah ada beberapa proyek-proyek besar, program-program besar yang ada di Kota Semarang ini tidak memakai APBN," katanya.

Ia menyebutkan proyek normalisasi Sungai Tenggang dan Sringin di wilayah Kaligawe, kemudian normalisasi Sungai Plumbon di wilayah Tugu yang tidak menggunakan APBD.

"Ini yang titik-titik yang selama ini menjadi PR yang tidak pernah berkesudahan. Tapi, Insya Allah tahun ini atau bulan ini kan selesai lelangnya, kemarin kami sudah koordinasi dengan BBWS ini tinggal kontraknya saja nanti menunggu dari Bapak Menteri dan akan segera bisa dilakukan," katanya.

Dengan adanya normalisasi Sungai Tenggang dan Sringin, diyakininya akan bisa menjadi solusi untuk mengatasi limpasan air yang ada di wilayah Pedurungan, Gayamsari, dan Genuk.

Untuk normalisasi Sungai Plumbon, kata dia, PR yang harus digarap adalah pembebasan lahan sehingga wali kota yang baru nanti harus menyiapkan anggaran dari APBD untuk melancarkan proyek tersebut.

"Jadi, ini PR-nya sudah satu-satu terselesaikan. Kemudian juga Kali Plumbon. Kali Plumbon ini ada PR-nya adalah masalah pembebasan lahan. Ini yang menjadi PR karena anggaran yang dibutuhkan ini juga tidak kecil, masih tersisa Rp100-120-an miliar," katanya.

Selanjutnya adalah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang direncanakan dibangun di enam kecamatan.

"SPALD-T ini sistem limbah air domestik. Ini juga dibantu juga oleh Kementerian PUPR tetapi pakai lembaga donor gitu ya. Dari negara donor sehingga juga tidak terkena refocusing. Ini ada sekitar Rp3,1 triliun. Nantinya SPALD-T ini akan bisa mengelola air limbah ini di sebanyak 10 kecamatan," katanya.

Yang terpenting, kata dia, adalah langkah pendampingan yang mesti harus terus-menerus dilakukan karena biasanya kalau dari negara donor ini sistem pendampingannya agak rumit.

"Karena SPALD-T ini juga ada tahapan-tahapan. Setelah nanti anggaran ini, kontrak ada, nanti bagaimana biaya sambungan rumahnya untuk masing-masing rumah dan tahapan-tahapannya itu ada, sehingga ini yang menjadi PR bagi kita semua untuk mengawal agar proyek-proyek ini yang tidak pakai APBN bisa berjalan dengan baik," katanya.