Disdikpora Kabupaten Kudus mulai petakan tenaga non-ASN

Selasa, 18 Februari 2025 21:36 WIB

Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. (Ilustrasi) (ANTARA/HO-Pemkab Kudus.)

Kudus (ANTARA) - Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mulai memetakan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) baik guru maupun tenaga kependidikan, menindaklanjuti aturan dari pemerintah soal larangan mengangkat pegawai baru.

"Kami juga sudah menyebar Google Form ke semua SD dan SMP untuk diisi guna mengetahui ada tidaknya tenaga non-ASN yang masa kerjanya kurang dari dua tahun dan guru yang belum masuk Data Pokok Pendidikan (Dapodik)," kata Kepala Disdikpora Kudus Harjuna Widada di Kudus, Selasa.

Ia mencatat untuk sementara ada 1.936 tenaga non-ASN yang sudah masuk. Hanya saja, kata dia, data tersebut masih masih harus diteliti kembali untuk memisahkan antara tenaga non-ASN yang sudah ikut PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan belum.

Harjuna mengakui jumlah tenaga non-ASN paling banyak dari lingkungan Disdikpora Kudus.

Kabid Pendidikan Dasar Disdikpora Kudus Anggun Nugroho menambahkan dari hasil pengisian Google Form tersebut, masuk data khusus guru ada 139 yang tidak ikut seleksi PPPK dan tidak masuk Dapodik.

"Data tersebut masih dinamis, karena Pemkab Kudus masih melakukan pendataan tenaga non-ASN yang masa kerjanya kurang dari dua tahun," ujarnya.

Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus Djati Solehah menjelaskan tenaga non-ASN yang selama ini ada di lingkungan Pemkab Kudus, meliputi tenaga kontrak, Pegawai Honorer Daerah (PHD), tenaga guru non-ASN, dan tenaga non-ASN Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas.

Besaran gaji yang diterima masing-masing tenaga non-ASN setiap OPD, kata dia, tidak sama, tetapi indeks per orang untuk tenaga kontrak sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Sementara indeks untuk PHD disesuaikan kelas dan masa jabatan, tenaga non-ASN pendidikan indeksnya tergantung yang masuk Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan Dapodik, sehingga besarnya penghasilan yang diterima di masing-masing OPD disesuaikan jumlah tenaga non-ASN, klasifikasi, dan lainnya.

Pada tahun ini, kata dia, penghasilan non-ASN masih dianggarkan, yang masa kerjanya sudah dua tahun dan mengikuti seleksi PPPK tetapi belum lolos dengan status PPPK paruh waktu, dengan indeks sesuai dengan penghasilan yang diterima sebelumnya.

Untuk tenaga yang masa kerjanya kurang dua tahun, kata dia, maka pilihannya diberhentikan atau dialokasikan anggaran sebagai tenaga outsourching atau paruh waktu. Hanya saja masih menunggu petunjuk bupati definitif.

Adapun realisasi anggaran untuk tenaga kontrak selama 2024 mencapai Rp45,45 miliar dan realisasi PHD tahun 2024 sebesar Rp3,67 miliar.