Pemkab Demak gelontorkan Rp38,18 miliar untuk pembangunan di desa

Jumat, 14 Maret 2025 19:57 WIB

Bupati Demak Eisti'anah saat pembukaan Sosialisasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada pemerintah desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2025 di Pendopo Kabupaten Demak, Jumat (14/3/2025). (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)

Demak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah, mengelontorkan anggaran sebesar Rp38,18 miliar untuk pemerintah desa melalui program bantuan keuangan khusus (BKK) pada tahun 2025 sebagai upaya percepatan pembangunan di desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

"Anggaran sebesar itu, termasuk cukup besar dan yang mendapatkan anggaran BKK sebanyak 262 desa di Kabupaten Demak," kata Bupati Demak Eisti'anah saat pembukaan Sosialisasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada pemerintah desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2025 di Pendopo Kabupaten Demak, Jumat.

Ia berharap, BKK tersebut bisa dimanfaatkan untuk mendukung program kegiatan desa untuk mendorong, menumbuhkan, maupun mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa.

Apalagi, kata dia, program BKK dilaksanakan secara swakelola oleh desa, sehingga seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dilakukan secara mandiri.

"Jangan lupa untuk membuat laporan pertanggungjawaban baik secara administrasi maupun hasil proyek pekerjaannya dilaksanakan dengan baik dan sesuai ketentuan. Karena masyarakat juga ikut mengawasi selain dari pihak internal pemerintah maupun pihak lain yang berkepentingan," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Akhmad Sugiharto menambahkan, dengan swakelola, tentunya bisa menyerap tenaga kerja sehingga bisa meningkatkan roda perekonomian masyarakat.

Menurut dia, program BKK berperan dalam mendukung kebijakan prioritas daerah. Di antaranya, terkait misi Pemkab Demak dalam mewujudkan infrastruktur berkualitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Misi lainnya, yakni mengembangkan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal.

Anggaran BKK tersebut, kata dia, diperuntukkan untuk pembangunan jalan, talud jalan, drainase, jembatan, gorong-gorong jalan, sarana dan prasarana olahraga, hingga pengembangan destinasi wisata.

"Total ada 16 item yang bisa dipilih oleh masing-masing desa yang mendapatkan anggaran yang bersumber dari program BKK tersebut," ujarnya.

Anggaran BKK sebesar Rp38,18 miliar itu, kata dia, baru dari satu organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) Kabupaten Demak, belum termasuk OPD lain yang juga memiliki program serupa.

"Kami berharap BKK bisa mendorong kemandirian desa sesuai dengan amanat Perbub Demak nomor 9/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BKK," ujarnya.