BPJS Ketenagakerjaan tegaskan komitmen lindungi pekerja

Senin, 14 April 2025 18:24 WIB

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo. Dok. BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan siap mengambil peran penting dalam membantu negara menjaga stabilitas ekonomi nasional,

Semarang (ANTARA) - BPJS Ketenagakerjaan menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi para pekerja Indonesia di tengah dinamika perekonomian global yang penuh tantangan.

Salah satunya adalah dampak dari kebijakan tarif Amerika Serikat yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kondisi ekonomi dunia, termasuk Indonesia.

Ketidakpastian pasar global, perlambatan ekspor, serta potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi bersama oleh pemerintah, dunia usaha, dan para pekerja.

Dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, pada 8 April 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan pentingnya membangun kemandirian ekonomi nasional dan menjaga optimisme terhadap masa depan perekonomian Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyatakan bahwa pihaknya siap mengambil peran penting dalam membantu negara menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama bagi para pekerja yang terdampak langsung.

“Kondisi ekonomi global memang menantang, namun Indonesia adalah bangsa besar dengan sumber daya yang melimpah. Dengan kerja sama yang solid, kami optimistis bahwa kita dapat mengubah tantangan ini menjadi peluang untuk kemajuan bersama,” ujarnya.

Melalui program unggulan seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan menyeluruh bagi para pekerja.

Program-program ini tidak hanya memberikan tabungan hari tua dan uang tunai saat terkena PHK, tetapi juga menyediakan akses informasi pasar kerja serta pelatihan keterampilan untuk membantu pekerja kembali produktif.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan DIY Hesnypita juga turut menegaskan komitmen di wilayahnya dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi ini.

“Kami di wilayah Jawa Tengah dan DIY terus memperkuat sinergi dengan pemangku kepentingan daerah, baik pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, maupun serikat pekerja. Perlindungan terhadap pekerja menjadi prioritas utama kami, terutama dalam memastikan manfaat program JKP dapat dirasakan secara optimal oleh para pekerja yang terdampak PHK,” jelas Hesnypita.

Ia juga menambahkan bahwa edukasi dan sosialisasi terus dilakukan agar pekerja memahami hak dan manfaat perlindungan yang mereka miliki melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara itu, optimisme terhadap perekonomian Indonesia turut disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa.

Ia menyatakan bahwa sejumlah indikator menunjukkan perekonomian nasional masih solid, salah satunya adalah Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang berada di angka 126,4 pada Februari 2025, meskipun sedikit menurun dari 127,2 pada Januari 2025.

Hal ini mencerminkan bahwa kepercayaan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap tinggi. ***