Jateng menambah 105 SPPG untuk MBG

Senin, 14 April 2025 23:57 WIB

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen rapat bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta, Senin (14/4/2025). ANTARA/HO-Pemprov Jateng

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya menggenjot program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan salah satu upaya akan dilakukan, yakni menambah 105 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) baru.

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen dalam pernyataan di Semarang, Senin, menyebutkan 105 SPPG tersebut akan disebar di 35 kabupaten/kota di Jateng atau masing-masing kabupaten/kota memiliki tiga SPPG baru.

Rencananya, ia akan segera berkoordinasi dengan bupati/wali kota se-Jateng untuk merealisasikan tambahan SPPG tersebut yang ditargetkan terealisasi selama sepekan ke depan.

"Kami rapat untuk persiapan percepatan program MBG, dan alhamdulillah sudah langsung diterima di BGN (Badan Gizi Nasional), sehingga langsung ada tindak lanjut," kata sosok yang akrab disapa Gus Yasin itu, usai rapat dengan BGN.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Jateng itu, mengatakan bahwa pihaknya juga akan membantu BGN dalam mengakomodasi SPPG yang telah berjalan.

Nantinya, kata dia, SPPG tidak hanya bertambah, tetapi dapur MBG yang telah berjalan akan didata serta dinilai kelayakannya.

Pada pertemuan tersebut, Pokja MBG Jateng menyampaikan sejumlah usulan dan kendala dalam pelaksanaan program inisiasi Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Beberapa usulan yang disampaikan, yakni tentang fungsi pengawasan agar didelegasikan ke daerah sehingga memudahkan dalam koordinasi pelaksanaan.

Gus Yasin juga menyampaikan agar dilakukan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan olahan siap saji serta Sertifikasi Laik Higiene Sanitani (SLHS) dalam rangka peningkatan kewaspadaan dini terhadap kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan.

Sebelumnya, Pokja MBG Jateng telah memetakan aset Pemprov Jateng yang dapat dimanfaatkan sebagai SPPG dengan hasil terdapat 21 aset milik Pemprov Jateng serta aset milik BUMD, berupa 12 bangunan dan tujuh bidang tanah.

Di samping itu, 34 SMK yang memiliki katering/tata boga/kantin tipe A yang sudah bersertifikat BPOM serta tujuh satuan pendidikan yang masuk daftar usulan berpotensi sebagai tempat dapur SPPG.

"Kami berharap jalannya program MBG ini lebih masif lagi di Jawa Tengah," katanya.