Putusan EU Bersaing di Tengah Krisis Moneter

Rabu, 5 September 2012 07:11 WIB

Anggota BAKN DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari.

"Parlemen Eropa harus mengawasi pemerintah agar putusan-putusan parlemen Eropa tidak justru dikalahkan," kata anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eva Kusuma Sundari dari Brussel, ibu kota Belgia, via surat elektroniknya kepada ANTARA di Semarang, Rabu pagi.

Eva yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI mengemukakan hal itu usai mengikuti "Study Group on Oversight and Accountability in Presidential and Semi-Presidential Systems" di Brussel, yang juga ibu kota Uni Eropa.

Usai membuka acara tersebut, Dick Toornstra, Direktur Office for Promotion of Parliamentary Democracy (OPPD) parlemen Eropa, menyampaikan beberapa tantangan yang dihadapi parlemen Eropa dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar pemerintah Eropa akuntabel.

Setelah mendengarkan uraian dari Dick, Eva menilai pengawasan parlemen rumit dan kurang efektif di negara-negara European Union (EU) yang berbentuk federal.

"Pengawasan parlemen akan efektif apabila ada mekanisme pengawasan terpusat," kata Eva yang juga Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI.

Pertama, kata dia, adanya krisis moneter yang sedang dihadapi Eropa memaksa parlemen bersama eksekutif untuk melakukan sidang-sidang simultan, termasuk pada saat "weekend", demi membuat keputusan-keputusan mengikat (binding) untuk menghentikan krisis.

Problem kedua, lanjut dia, merupakan konsekunsi yang pertama karena di beberapa negara, keputusan parlemen Eropa tersebut dibawa ke Mahkamah Agung di masing-masing negara.

Mahkamah Agung di Prancis dan Jerman sedang menguji apakah putusan pemerintah European Union (EU) yang sudah disetujui oleh parlemen Eropa itu sejalan dengan konstitusi di masing-masing negara tersebut, katanya.

Parlemen juga harus bisa merespons isu global karena potensi dampak yang luas melintasi batas-batas negara, termasuk Eropa. Parlemen harus merespons kebutuhan perlunya "project-project" di dalam dan luar EU untuk antisipasi dampak globalnya.

Tantangan berikut adalah soal teknologi informasi. Hal ini harus direspons parlemen, atau tidak sekadar level teknis, tetapi harus pada level cara berpikir, mindset, hingga perilaku politikus.

"Soal transparansi budget, misalnya, dipercaya dapat mendorong perubahan-perubahan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga akuntabilitas bisa terpenuhi," demikian anggota BAKN dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari.