Penegakan Hukum Jangan Terpengaruh Manuver Politik

Senin, 13 Mei 2013 17:31 WIB

Anies Baswedan

"Hukum jalan 'aja' terus. Tidak usah disikapi jika ada manuver-manuver politik, dan semacamnya," katanya usai menjadi pembicara di Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) Program Utama I/2013 di Semarang, Senin.

Menurut dia, berbagai manuver politik yang kerap muncul saat proses penegakan hukum sedang berjalan, seharusnya tidak perlu menjadi penghalang, asalkan ada ketegasan dari kalangan institusi penegak hukum.

"Menurut saya, tidak perlu dipusingkan adanya manuver-manuver politik yang muncul. Hukum harus jalan terus. Kalau memang harus ditangkap ya tangkap. Kalau memang harus diproses ya proses," katanya.

Anies menilai krisis penegakan hukum di Indonesia sekarang ini sudah sampai pada tahap yang membahayakan, sebab seolah-olah tak ada kepastian penegakan hukum dalam segala urusan.

"Peristiwa sekitar dua minggu lalu, saat Kejaksaan akan mengeksekusi mantan petinggi Polri (Susno Duadji, red.), saya pikir hanyalah puncak gunung es dari krisis hukum yang terjadi di negeri ini," katanya.

Sementara, kata dia, krisis penegakan hukum yang terjadi sehari-hari dan dialami masyarakat yang tidak nampak di permukaan, bahkan cenderung luput dari perhatian sebenarnya masih sangat banyak.

Kalau krisis penegakan hukum tidak segera dibereskan, kata Anies yang pernah menjadi Ketua Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akan sangat berbahaya bagi Indonesia ke depan.

Karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk memilih sosok pemimpin yang berani dan tegas terhadap upaya penegakan hukum di negeri ini serta tidak mau bersikap kompromis terhadap terhadap para koruptor.

"Sebenarnya, kelemahan penegakan hukum kita hanya pada penerapannya. Kita sudah punya undang-undang, sudah punya aturannya. Akan tetapi,