Menanti Realisasi Tahun Infrastruktur Gubernur Jateng

Selasa, 31 Desember 2013 06:04 WIB

ilustrasi

Gubernur Jateng periode 2013--2018 itu adalah Ganjar Pranowo yang sebelumnya anggota DPR RI dan Wakil Gubernur Heru Sudjatmoko yang merupakan mantan Bupati Purbalingga.

Terpilihnya Ganjar dan Heru tentu menjadi harapan tersendiri bagi masyarakat sebab pasangan ini dinilai lebih merakyat dan menjanjikan kepemimpinan yang berbeda, antara lain terlihat saat pelantikan keduanya yang juga diadakan pesta rakyat di depan kantor Gubernur Jawa Tengah Jalan Pahlawan Semarang.

Akhir 2013 menuju 2014 merupakan tahun pertama pemerintahan Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko yang mengusung slogan "Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi" selama masa kampanye pemilihan gubernur dan menjadi janji yang harus dipenuhi.

Ganjar Pranowo telah berjanji melakukan perubahan dalam berbagai bidang, seperti infrastruktur, pendidikan, kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, pembinaan petani, dan nelayan serta berbagai bidang lainnya.

Tahun pertama kepemimpinan Ganjar akan difokuskan pada pembenahan infrastruktur yang ada di Jawa Tengah.

Menurut Ganjar, pembenahan infrastruktur menjadi awal dari berbagai perbaikan dan perubahan lainnya karena infrastruktur yang baik dari jalan dan jembatan serta fasilitas umum lain akan menggeliatkan perekonomian yang akan memberikan dampak positif pada bidang lainnya.

"Kita bekerja fokus pada infrastruktur 'nggo nembel dalan' (untuk memperbaiki jalan, red.) agar rakyat cepat merasakan gebrakan itu," kata Ganjar.

Apa yang disampaikan Ganjar itu diawali dengan difokuskannya APBD 2014 untuk pembangunan infrastruktur.

Pada APBD 2014, dana pembangunan infrastruktur mencapai Rp3,25 triliun yang meliputi perbaikan jalan, jembatan, perbaikan dan pembangunan irigasi, pembangunan rumah tidak layak huni, serta bantuan untuk kabupaten dan kota.

Total dana belanja APBD 2014 sebesar Rp13,9 triliun, atau naik sekitar Rp1,3 triliun dari APBD murni 2013, sedangkan dana yang lain, seperti untuk hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan, berkurang drastis.

Dana infrastruktur tersebut terbagi untuk Dinas Bina Marga, PSDA, dan Ciptakaru sebesar Rp1,255 triliun.

Anggaran untuk Dinas Bina Marga naik paling signifikan sebesar Rp982,5 miliar dari sebelumnya Rp601,6 miliar dan selain itu, masih ada dana bantuan keuangan kabupaten kota dan desa sebesar Rp2,04 triliun.

Pada dana hibah mengalami penurunan dari Rp3,9 triliun menjadi Rp3,04 triliun dan para penerima hibah kali ini di seleksi lebih ketat dengan dana sekitar Rp500 juta hingga Rp1 miliar.

Untuk penerima dana hibah diatas Rp1 miliar akan diverifikasi langsung oleh Gubernur.

Perubahan pengelolaan keuangan ini juga dilakukan untuk anggaran bantuan sosial sebanyak Rp31,6 miliar meski tahun ini mengalami kenaikan. Namun, anggaran tersebut sebagian besar untuk pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH).

Pada APBD 2013, dari Rp15,3 miliar, sebanyak Rp11,8 miliar untuk bansos kemasyarakatan, keagamaan, dan pendidikan, sedangkan pada tahun 2014 ada Rp22,05 miliar untuk pemugaran RTLH yang pada tahun 2013 hanya dianggarkan Rp3,4 miliar.

Dana bansos infrastruktur ini dinilai menjadi langkah nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan berdasarkan data pada tahun 2008 disebutkan bahwa RTLH di Jateng menduduki nomor empat secara nasional atau sebanyak 1.989.804 unit.

Selama kepemimpinan Gubernur Jateng periode 2008--2013 Bibit Waluyo, baru dipugar 5.538 RTLH dan 228 rumah rawan banjir.

Kini, dengan bansos infrastruktur, dalam satu tahun akan dipugar 3.150 unit sekaligus dengan anggaran sebesar Rp7 juta untuk tiap rumahnya.

Ganjar mengatakan bahwa penyusunan APBD 2014 berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan 2013 sehingga pihaknya belum bisa melakukan perubahan banyak dan untuk dana hibah serta dana bansos, Pemprov dan DPRD telah sepakat untuk memperketat seleksi dan verifikasi pada awal-awal pengajuan.

"Teman-teman kepolisian, kejaksaan, BPK juga sudah memberikan catatan tentang hal ini. Jadi, nanti kalau tidak beres, ya, tidak kami tanda tangani," tegasnya.

Ia juga mengaku telah melakukan perubahan dalam proses komunikasi dengan masyarakat, bahkan saat ini Ganjar sedang mencari cara agar dapat berkomunikasi lebih dekat dengan masyarakat, antara lain melalui media sosial.

Melalui media sosial, terutama twitter, Ganjar mengatakan bahwa banyak warga Jateng yang mengeluhkan langsung kondisi daerahnya kepada gubernur.

Hal itu menurutnya menjadi salah satu cara menyerap aspirasi masyarakat dan juga akan dijawab langsung oleh dirinya sebagai gubernur.

"Banyak laporan jalan rusak dan lainnya via twitter, ini merupakan salah satu cara mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat secara langsung," ujarnya.

Dalam melakukan pembangunan, Ganjar mengatakan bahwa pihaknya akan melibatkan berbagai kalangan masyarakat dengan tujuan mengejar ketertinggalan Jateng dengan provinsi besar lainnya, seperti Jawa Timur dan Jawa Barat.

"Kita akan berikan misi besarnya kepada masyarakat, ini lho PR (pekerjaan rumah, red.) besarnya biar masyarakat semua ikut 'handarbeni'," katanya.

Kendati demikian, muncul anggapan bahwa tahun infrastruktur yang dicanangkan Ganjar Pranowo tidaklah istimewa karena nominal pada APBD 2014 hanya selisih Rp580 miliar dibandingkan alokasi dana infrastruktur pada era Gubernur Bibit Waluyo pada tahun 2013, yakni sebesar Rp2,71 triliun.

"Anggaran infrastruktur memang ada kenaikan, tetapi belum pas kalau dianggap tahun infrastruktur karena kenaikan ini pun sudah rutin terjadi setiap tahun anggaran," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Sasmito.

Menurut dia, jika Gubernur Jateng menghendaki 2014 sebagai tahun infrastruktur, alokasi dana semestinya bisa direalisasikan lebih banyak lagi.

"Dengan demikian ,pada tahun berikutnya dana bisa berkurang karena anggaran infrastruktur hanya untuk perawatan, bukan pembangunan," ujar politikus Partai Golkar itu.

Sebaliknya, kata dia, jika nanti APBD Jateng 2015 ternyata naik menjadi Rp15 triliun dan ada kenaikan dana infrastruktur dibandingkan 2014, apakah tidak sepantasnya tahun infrastruktur dicanangkan pada tahun 2015?" katanya.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Jateng Hadi Santoso menilai alokasi bantuan keuangan pemerintah desa dan bantuan kabupaten/kota ini perlu aturan main yang jelas.

"Jangan-jangan dana bantuan ini tidak sesuai dengan prioritas dan peruntukannya untuk infrastruktur karena perlu dilihat prioritas pembangunan seperti apa, termasuk pendistribusian dana per kabupaten/kota," katanya.