Pengamat Sebut Lembaga Survei Bajak Demokrasi
Jumat, 11 Juli 2014 13:47 WIB
Seorang pendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berdoa saat menyaksikan hitung cepat hasil pemungutan suara Pilpres di Rumah Polonia, Jakarta, Rabu (9/7). (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
"Mereka ini yang sebenarnya membajak demokrasi. Sistem demokrasi kita sudah mengatur hitungan KPU yang sah. Jangan arogan merampas kewenangan KPU. Serahkan semua soal penghitungan suara pada KPU. Biarkan mereka bekerja dengan tenang," kata Iswandi di Jakarta, Jumat.
Menurut Iswandi, sistem hitung cepat bisa salah namun tidak boleh bohong.
"Karena itu hasil hitung cepat bisa saja benar tapi tidak akurat atau bisa saja hasilnya tidak benar dan tidak akurat," katanya.
Iswandi mencontohkan hitung cepat pada pilpres 2004 oleh lembaga tertentu menyebutkan pemenang yang ternyata berbeda dengan hitungan resmi KPU.
Menurut Iswandi, sistem hitung cepat bisa salah namun tidak boleh bohong.
"Karena itu hasil hitung cepat bisa saja benar tapi tidak akurat atau bisa saja hasilnya tidak benar dan tidak akurat," katanya.
Iswandi mencontohkan hitung cepat pada pilpres 2004 oleh lembaga tertentu menyebutkan pemenang yang ternyata berbeda dengan hitungan resmi KPU.
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017