"Lemhanas bertugas untuk mempertahankan NKRI tetap utuh. Maka saya berkeyakinan, setelah putusan MK, beberapa orang atau kelompok yang memiliki pola pikir dan sikap keras akan berkurang," katanya di Magelang, Jumat.

Ia mengatakan hal tersebut usai menjadi pembicara kunci pada seminar "Membangun Ketahanan Budaya dan Pariwisata untuk Memperkokoh Ketahanan Nasional" yang diselenggarakan PT Taman Wisata candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko dalam menyambut 200 tahun ditemukannya Candi Borobudur.

Ia mengakui jika masih ada gerakan-gerakan politik yang perlu menjadi perhatian tersendiri, misalnya adanya pembentukan koalisi permanen oleh beberapa kelompok, padahal dalam dunia politik tidak ada sesuatu yang permanen.

Secara keseluruhan, katanya, tidak perlu dirisaukan karena ketahanan nasional Indonesia cukup baik. Namun jika dalam koalisi itu pada akhirnya orang hanya saling serang terus-menerus maka bisa mengganggu stabilitas dan keutuhan NKRI.

"Kalau koalisinya antem-anteman terus ya bisa ganggu keutuhan NKRI. Tetapi sampai sekarang masih dalam skala yang terukur, jadi tidak akan mengganggu NKRI," katanya.

Ia memaklumi letupan-letupan yang masih mungkin muncul di kemudian hari akibat ada yang belum menerima keputusan MK tersebut. Namun dia memperkirakan gerakan-gerakan itu tidak akan berlangsung lama. Apalagi belakangan sudah banyak gerakan dari para politisi yang cenderung mengarah pada persatuan.

Ia menuturkan, ada beberapa langkah Lemhanas untuk terus mendukung ketahanan nasional diberbagai bidang. Di bidang politik, Lemhanas mengimbau kepada para anggota DPR RI untuk berdialog secara terbatasl membahas tentang ketahanan nasional. Selain itu, pihaknya juga membuka pendidikan khusus untuk para anggota DPR RI di Lemhanas.

"Komisi I DPR RI telah menyerukan kepada anggotanya untuk mengikuti pendidikan di Lemhanas dan ternyata sebagian besar anggota berminat mengikuti pendidikan dari kami. Ini menunjukkan bahwa mereka mempunyai niat baik untuk membangun bangsa," katanya.