"Akan tetapi, komunikasi politik itu belum ada hasilnya," kata Tjahjo yang juga anggota DPR RI periode 2014--2019 asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah I dalam wawancara dengan Antara melalui BlackBerry Messenger (BBM), Jumat.

"Kelanjutan hasil pertemuan tersebut?" tanya Antara dari Semarang, Sekjen DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menyatakan, "Kami telah menutup pintu rencana koalisi dengan Partai Demokrat."

Namun, lanjut Tjahjo, sebelumnya pihaknya melalui Jokowi (calon presiden terpilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, 9 Juli 2014) telah melobi SBY, bahkan pertemuannya tengah malam.

"Sampai Pak Jokowi mau datang tengah malam melobi Ketua Umum DPP Partai Demokrat SBY. Kalau memang hasil lobi tidak 'happy ending', tidak masalah. Ya, sudah, kan tidak bisa saling memaksa, mungkin masih ada pertimbangan-pertimbangan politik yang belum pas," kata Tjahjo.

"Kenapa tidak Ibu Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDI Perjuangan yang menemui langsung Pak SBY?" tanya Antara, Tjahjo menegaskan, "Tidak ada undang-undang yang mengatur Ibu Mega harus bertemu Pak SBY. Tidak ada hubungannya. Bu Mega juga bukan bawahannya Pak SBY dan sebaliknya, tidak ada aturan untuk segera bertemu."

Menyinggung hubungan antara kedua partai, Tjahjo mengemukakan bahwa PDI Perjuangan tidak pernah menyerang kebijakan Partai Demokrat di luar parlemen selama SBY sebagai Presiden RI.

"Kalaupun ada kritik atau beda pendapat tentang kebijakan, itu karena posisi PDI Perjuangan sebagai partai yang berada di luar pemerintahan Presiden SBY, bahkan kami saling menghormati," katanya.

Menjawab mengenai hubungan antara Megawati dan SBY, Tjahjo mengatakan, "Selama 10 tahun apa ada Ibu Mega merecoki Pak SBY? Tidak ada kan?"

"Sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan," kata Tjahjo, "kalau ada pernyataan Ibu Mega yang kritis, menurut saya, wajar karena posisi kami di luar pemerintahan pusat. Posisi kami sama dengan pers, yang menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah secara kritis dan 'fair'."

Tjahjo menegaskan bahwa selama 10 tahun Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI, tidak pernah ada usaha-usaha dari PDI Perjuangan untuk meruntuhkan pemerintahan SBY. Bahkan, partainya tidak pernah menyinggung kebijakan pribadi SBY sebagai kepala negara.

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang menandaskan, "Tidak pernah ada indikasi-indikasi mau kudeta. Kami sadar hanya sebagai partai politik yang di luar pemerintahan selama 10 tahun dan itu amanat Kongres PDI Perjuangan. Bahkan, kami tidak mengerahkan massa terbuka untuk demo pemerintahan yang sah di bawah Presiden SBY."