Cyrus : Mega dan ARB Perlu Memberikan Kesempatan Tokoh Muda Memimpin Partai
Senin, 15 Desember 2014 14:33 WIB
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)
"Tokoh-tokoh senior seperti Megawati Soekarnoputri dan Aburizal Bakrie perlu memberikan kesempatan kepada tokoh muda untuk memimpin partainya," kata CEO lembaga riset Cyrus Network Hasan Nasbi saat memaparkan hasil Survei Nasional Regenasi Parpol di Jakarta, Senin.
Survei tatap muka oleh Cyrus Network pada 1-7 Desember 2014 terhadap 1.220 responden, yang tersebar di 122 desa dari 33 provinsi, secara khusus menjaring opini masyarakat terhadap empat parpol besar, yakni PDIP, Golkar, Gerindra dan Partai Demokrat.
"Secara umum 80 persen responden menginginkan agar parpol dipimpin oleh ketum berusia 41-50 tahun dan 51-60 tahun. Sekitar 61 persen, responden menyatakan tokoh parpol berusia di atas 60 tahun ditempatkan sebagai dewan Pembina, dewan pertimbangan atau penasehat partai," kata Hasan.
Hasan menambahkan, hasil survei memperlihatkan pola dukungan masyarakat dan internal partai terhadap Megawati dan Aburizal nyaris mirip, sementara Prabowo Subianto memiliki kesamaan pola dukungan dengan Susilo Bambang Yudhoyono.
Survei menunjukkan hanya 48 persen responden yang masih menilai Megawati layak melanjutkan kepemimpinan di PDIP, sedangkan dukungan terhadap Jokowi sebagai ketua umum partai ini lebih besar dibandingkan dukungan kepada Megawati dan Puan Maharani.
"Dibandingkan tokoh-tokoh PDIP lainnya, dukungan terhadap Megawati untuk menjadi Ketua Umum hanya sebesar 16 persen atau lebih rendah dari Puan Maharani 18 persen dan Jokowi 26 persen," ujarnya.
Dalam konstituen PDIP sendiri dukungan terhadap Jokowi 28 persen, atau lebih tinggi dari Megawati sebesar 23 persen dan Puan Maharani 17 persen.
Namun tidak demikian dengan konstituen Gerindra dan Demokrat yang tetap memilih Prabowo dan SBY. Sebanyak 81 persen pemilih Gerindra tetap mendukung Prabowo sebagai ketua umum, sementara SBY mendapat dukungan 69 persen dari konstituen Demokrat.
"Kondisi Gerindra dan Demokrat sedikit berbeda. Di Gerindra problemnya bukan karena secara umum publik tak menginginkan regenerasi, namun lebih pada tak tersedianya tokoh yang dianggap mampu membesarkan partai selain Prabowo. Sementara di Demokrat, selain SBY, Edhi Baskoro Yudhoyono dan Marzuki Alie juga mulai mendapatkan dukungan," katanya.
Dari internal pendukung Golkar, haya 39 persen pendukung Golkar yang menganggap Aburizal Bakrie masih boleh melanjutkan kepemimpinan partai.
"Ini menunjukkan, istilah suara Golkar, suara rakyat tak lebih dari sekadar slogan, bahkan apa yang diputuskan oleh elite Golkar di Bali sama sekali tak sejalan dengan suara konstituen mereka," tutur Hasan.
Survei tatap muka oleh Cyrus Network pada 1-7 Desember 2014 terhadap 1.220 responden, yang tersebar di 122 desa dari 33 provinsi, secara khusus menjaring opini masyarakat terhadap empat parpol besar, yakni PDIP, Golkar, Gerindra dan Partai Demokrat.
"Secara umum 80 persen responden menginginkan agar parpol dipimpin oleh ketum berusia 41-50 tahun dan 51-60 tahun. Sekitar 61 persen, responden menyatakan tokoh parpol berusia di atas 60 tahun ditempatkan sebagai dewan Pembina, dewan pertimbangan atau penasehat partai," kata Hasan.
Hasan menambahkan, hasil survei memperlihatkan pola dukungan masyarakat dan internal partai terhadap Megawati dan Aburizal nyaris mirip, sementara Prabowo Subianto memiliki kesamaan pola dukungan dengan Susilo Bambang Yudhoyono.
Survei menunjukkan hanya 48 persen responden yang masih menilai Megawati layak melanjutkan kepemimpinan di PDIP, sedangkan dukungan terhadap Jokowi sebagai ketua umum partai ini lebih besar dibandingkan dukungan kepada Megawati dan Puan Maharani.
"Dibandingkan tokoh-tokoh PDIP lainnya, dukungan terhadap Megawati untuk menjadi Ketua Umum hanya sebesar 16 persen atau lebih rendah dari Puan Maharani 18 persen dan Jokowi 26 persen," ujarnya.
Dalam konstituen PDIP sendiri dukungan terhadap Jokowi 28 persen, atau lebih tinggi dari Megawati sebesar 23 persen dan Puan Maharani 17 persen.
Namun tidak demikian dengan konstituen Gerindra dan Demokrat yang tetap memilih Prabowo dan SBY. Sebanyak 81 persen pemilih Gerindra tetap mendukung Prabowo sebagai ketua umum, sementara SBY mendapat dukungan 69 persen dari konstituen Demokrat.
"Kondisi Gerindra dan Demokrat sedikit berbeda. Di Gerindra problemnya bukan karena secara umum publik tak menginginkan regenerasi, namun lebih pada tak tersedianya tokoh yang dianggap mampu membesarkan partai selain Prabowo. Sementara di Demokrat, selain SBY, Edhi Baskoro Yudhoyono dan Marzuki Alie juga mulai mendapatkan dukungan," katanya.
Dari internal pendukung Golkar, haya 39 persen pendukung Golkar yang menganggap Aburizal Bakrie masih boleh melanjutkan kepemimpinan partai.
"Ini menunjukkan, istilah suara Golkar, suara rakyat tak lebih dari sekadar slogan, bahkan apa yang diputuskan oleh elite Golkar di Bali sama sekali tak sejalan dengan suara konstituen mereka," tutur Hasan.
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
SMK Muhammadiyah 1 Prambanan dan PLN Icon Plus Jateng teken MoU Kelas Industri
14 November 2024 8:53 WIB
Daftar nama pemain timnas hadapi Jepang dan Arab Saudi, Sayuri bersaudara kembali dipanggil
13 November 2024 12:18 WIB
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017