"PT PLN segera melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat agar nantinya pada saat dimulainya pembangunan semua lahan pembangunan PLTU sudah bebas dan masyarakat tidak dirugikan," katanya di Batang, Kamis.

Pembangunan "ground breaking", kata dia, juga sebagai upaya mempercepat konstruksi PLTU yang selama ini terus tertunda.

Ia mengatakan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan PLTU Batang memang terus berjalan meski sempat mendapat hambatan sebagian warga terhadap proses pembebasan lahan.

"Saat ini, pemerintah sedang mempersiapkan proses administrasi penerbitan keputusan gubernur tentang penempatan lokasi sebagai awal dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012," katanya.

Menurut dia, sambil menunggu proses administrasi, direncanakan pada pekan ini PT PLN Pusat akan turun langsung ke lapangan untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang hingga saat ini lahannya belum terbebaskan.

"Hal itu dilaksanakan oleh PLN sebagai upaya proses pembebasan lahan milik warga bisa segera dibebaskan dan PLTU bisa secepatnya dibangun," katanya.

Ia mengatakan dalam rangka mempercepat konstruksi pembangunan PLTU, segera dilaksanakan "ground breaking" yang direncanakan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

"Ground breaking tersebut, jika sesuai dengan hasil rapat belum lama ini rencananya dilakukan pada awal Maret mendatang," katanya menegaskan.