"Kami anggap keputusan lisan Presiden saat membentuk Tim Konsultasi Independen sebagai legitimasi non formal dari Presiden, ditambah legitimasi tokoh masyarakat ini jadi dobel legitimasinya," ujar Jimly dalam konferensi pers di Kantor DKPP, Jakarta, Rabu malam.

Jimly mengatakan Tim Independen, Rabu siang, menerima tokoh-tokoh masyarakat yang berharap Tim Independen bisa terus menjalankan tugas meskipun tidak resmi karena tidak diatur dalam hukum.

Dalam pertemuan itu, kata dia, masyarakat meminta Tim Independen mendesak presiden menghentikan semua tindakan kriminalisasi dan upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini diduga terjadi.

Tim Independen, ucap dia, akan segera membuat rancangan rekomendasi kepada Presiden setelah mendapat masukan dari tokoh-tokoh masyarakat itu untuk melindungi KPK.

Ia menegaskan hal itu bukanlah tindakan memihak KPK, melainkan memihak kebenaran dan keadilan demi membangun negara yang bersih.

"Kami bukan memihak KPK, melainkan kebenaran dan keadilan. Kami ingin memperbaiki kinerja institusi negara, jadi save KPK save Polri untuk bangsa dan negara," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Eksekutif Setara Institute Benny Susetyo mengatakan mandat dari masyarakat memiliki kekuatan moral lebih dari Presiden serta menunjukkan masyarakat akan terus mendukung Tim Independen.

Untuk itu, Romo Benny meminta Tim Independen dapat memainkan peran penyeimbang dalam memberi masukan kepada Presiden, terutama saat KPK tengah dilemahkan.

"Tim Sembilan harus mau turun bersama masyarakat mempertahankan KPK agar masyarakat tidak terus resah dan kehilangan harapan," ujar dia.