Semarang, Antara Jateng - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menegaskan pentingnya verifikasi data jumlah korban peristiwa 1965 yang dikubur secara massal untuk kepentingan sejarah.

"Kami menunggu data kuburan massal. Sudah nunggu kemarin, tetapi belum diberikan. Katanya, disuruh minta ke Komnas HAM. Ya, nanti kami minta," katanya usai Halaqah Fiqih Antiterorisme di Semarang, Selasa.

Purnawirawan jenderal bintang empat itu menegaskan pentingnya verifikasi terhadap data atau angka jumlah korban peristiwa 1965 yang dikubur massal agar diketahui jumlah korbannya secara valid.

"Kami ingin 'verified' angkanya. Jangan angkanya dilebih-lebihkan sehingga bangsa ini seolah-olah, maaf, biadab. Karena membunuh sekian puluh ribu atau ratusan ribu bangsanya sendiri," ungkapnya.

Luhut mengakui korban jiwa pada saat terjadinya peristiwa 1965 pasti ada, tetapi diyakini jumlahnya tidak sebanyak itu.

"Untuk itu (penting, red.), supaya kita bersihkan sejarah (untuk, red.) anak-anak muda ke depan," kata mantan Duta Besar RI untuk Singapura itu.

Sebelumnya, Luhut mengatakan pemerintah hanya ingin meluruskan angka jumlah korban sehingga akan memverifikasi laporan mengenai kuburan massal dan jumlah korban pertikaian politik tahun 1965.

"Kita ingin realistis. Angka itu berapa sih. Kita sampai angka berapa sih," katanya.

Diharapkan, kata dia, laporan adanya kuburan massal itu tidak membuat kegaduhan lagi di publik karena pemerintah sebenarnya hanya ingin meluruskan angka jumlah korban peristiwa 1965.

Bahkan, Luhut menegaskan, kalau memang bisa diidentifikasi maka pemerintah akan mengerahkan tim forensik untuk melakukan identifikasi.