SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
Rabu, 1 Februari 2017 14:56 WIB
Saksi Sidang Ahok Ketua MUI Maa'ruf Amin hadir menjadi saksi pada persidangan kedelapan perkara dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di di Gedung Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Selasa (31/1/2017). Persid
Jakarta, ANTARA JATENG - Pengamat politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara menilai Presiden RI keenam sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono perlu mengklarifikasi pernyataan kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengaitkannya dengan Fatwa MUI.
"SBY perlu berbicara mengenai hal ini kepada publik karena hal ini adalah serangan pribadi atau fitnah kepada SBY yang bisa merusak nama baiknya," ujar Igor dihubungi dari Jakarta, Rabu.
Igor mengatakan tudingan keterkaitan SBY dengan Fatwa MUI terkait kasus Ahok berdampak pada preferensi publik terhadap Agus Yudhoyono yang kini tengah berkontestasi di Pilgub DKI Jakarta.
Menurut dia, dengan mengklarifikasi tudingan itu SBY dapat menjelaskan informasi terkait seluk-beluk keluarnya Fatwa MUI itu, apakah karena desakan masyarakat atau karena intervensi SBY.
"Dalam klarifikasinya SBY bisa memberi penjelasan yang terang benderang," ujar dia.
Sebelumnya, Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok di auditorium Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (31/1).
Pada kesempatan tersebut tim kuasa hukum Ahok menanyakan kepada Ma'ruf Amin, ihwal dasar dikeluarkannya Fatwa MUI terkait kasus Ahok.
(Baca: Ketua MUI: ucapan Ahok merupakan isu nasional)
Tim kuasa hukum Ahok sempat pula menanyakan latar belakang Ma'ruf yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden era Presiden SBY. Pengacara Ahok kemudian menanyakan soal bantuan hibah yang diperoleh MUI saat Ma'ruf Amin menjabat Wantimpres.
Kuasa hukum Ahok lantas menanyakan kepada Ma'ruf terkait kemungkinan Fatwa MUI mengandung kepentingan tertentu, dan mengaku memiliki bukti percakapan SBY dengan Ma'ruf Amin terkait Fatwa MUI.
Menyusul pernyataan tim kuasa hukum Ahok itu, SBY dikabarkan akan menggelar konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu.
"SBY perlu berbicara mengenai hal ini kepada publik karena hal ini adalah serangan pribadi atau fitnah kepada SBY yang bisa merusak nama baiknya," ujar Igor dihubungi dari Jakarta, Rabu.
Igor mengatakan tudingan keterkaitan SBY dengan Fatwa MUI terkait kasus Ahok berdampak pada preferensi publik terhadap Agus Yudhoyono yang kini tengah berkontestasi di Pilgub DKI Jakarta.
Menurut dia, dengan mengklarifikasi tudingan itu SBY dapat menjelaskan informasi terkait seluk-beluk keluarnya Fatwa MUI itu, apakah karena desakan masyarakat atau karena intervensi SBY.
"Dalam klarifikasinya SBY bisa memberi penjelasan yang terang benderang," ujar dia.
Sebelumnya, Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok di auditorium Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (31/1).
Pada kesempatan tersebut tim kuasa hukum Ahok menanyakan kepada Ma'ruf Amin, ihwal dasar dikeluarkannya Fatwa MUI terkait kasus Ahok.
(Baca: Ketua MUI: ucapan Ahok merupakan isu nasional)
Tim kuasa hukum Ahok sempat pula menanyakan latar belakang Ma'ruf yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden era Presiden SBY. Pengacara Ahok kemudian menanyakan soal bantuan hibah yang diperoleh MUI saat Ma'ruf Amin menjabat Wantimpres.
Kuasa hukum Ahok lantas menanyakan kepada Ma'ruf terkait kemungkinan Fatwa MUI mengandung kepentingan tertentu, dan mengaku memiliki bukti percakapan SBY dengan Ma'ruf Amin terkait Fatwa MUI.
Menyusul pernyataan tim kuasa hukum Ahok itu, SBY dikabarkan akan menggelar konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu.
Pewarta : Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2025
Terkait
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017