Kalau Presiden Mengoreksi Wartawan, Berarti Masih Peduli pada Wartawan, kata Margiono
Kamis, 9 Februari 2017 14:43 WIB
Logo Hari Pers Nasional (HPN) 2017 yang acara puncaknya di Ambon, Maluku, 9 Februari 2017. (Panitia Pusat HPN 2017)
Ambon, Maluku, ANTARA JATENG - Organisasi kewartawanan terbesar dan tertua di Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia, menilai Presiden Jokowi masih peduli wartawan. Hal ini dinyatakan Ketua PWI Pusat, Margiono, di sela peringatan Hari Pers Nasional 2017, di Ambon, Maluku, Kamis.
"Kalau presiden mengoreksi kami (wartawan) berarti masih peduli dan memperhatikan wartawan. Sebaliknya kalau tidak dikoreksi berarti tidak dicintai," kata dia.
Selain itu, Margiono juga menyinggung pebisnis sekaligus pemilik perusahaan pers di Indonesia, yang dia katakan menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga independensi dan kode etik jurnalistik.
Banyak pebisnis besar sekaligus pemilik jaringan media massa nasional yang juga pengurus partai politik. Mereka ada yang memimpin partai politik pendukung pemerintah ataupun bersikap berbeda.
Produk jurnalistik media massa yang mereka miliki mengisi ruang publik dan informasi arus utama di Indonesia.
"Saya tidak berdaya menegur politisi yang sekaligus pemimpin media. Mereka lebih paham tentang pers profesional dan bertanggungjawab," ujar Margiono.
PWI senantiasa mengimbau anggotanya yang bekerja di media massa cetak, televisi, radio dan "online" agar meningkatkan kapasitas sehingga memenuhi harapan publik.
"Hingga peringatan HPN 2017 Ambon, tercatat 6.709 wartawan anggota PWI dinyatakan kompeten. Program uji kompetensi wartawan terus dilaksanakan untuk memastikan wartawan profesional atau bukan," kata dia.
Adalah Dewan Pers yang memiliki kewenganan menggelar uji kompetensi bagi wartawan Indonesia.
"Kalau presiden mengoreksi kami (wartawan) berarti masih peduli dan memperhatikan wartawan. Sebaliknya kalau tidak dikoreksi berarti tidak dicintai," kata dia.
Selain itu, Margiono juga menyinggung pebisnis sekaligus pemilik perusahaan pers di Indonesia, yang dia katakan menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga independensi dan kode etik jurnalistik.
Banyak pebisnis besar sekaligus pemilik jaringan media massa nasional yang juga pengurus partai politik. Mereka ada yang memimpin partai politik pendukung pemerintah ataupun bersikap berbeda.
Produk jurnalistik media massa yang mereka miliki mengisi ruang publik dan informasi arus utama di Indonesia.
"Saya tidak berdaya menegur politisi yang sekaligus pemimpin media. Mereka lebih paham tentang pers profesional dan bertanggungjawab," ujar Margiono.
PWI senantiasa mengimbau anggotanya yang bekerja di media massa cetak, televisi, radio dan "online" agar meningkatkan kapasitas sehingga memenuhi harapan publik.
"Hingga peringatan HPN 2017 Ambon, tercatat 6.709 wartawan anggota PWI dinyatakan kompeten. Program uji kompetensi wartawan terus dilaksanakan untuk memastikan wartawan profesional atau bukan," kata dia.
Adalah Dewan Pers yang memiliki kewenganan menggelar uji kompetensi bagi wartawan Indonesia.
Pewarta : Sarjono
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
PLN Icon Plus perkuat keandalan konektivitas pada Raker Presiden dan Retreat Kabinet Merah Putih
31 October 2024 13:00 WIB
Terpopuler - Bisnis
Lihat Juga
Sedekah Sampah Memotivasi Masyarakat lebih Mencintai Lingkungan dan Beramal
12 February 2017 14:35 WIB, 2017
Emil: Subuh Waktu Optimal Sampikan Pesan, Karena Otak Manusia belum Termanipulasi Hal Negatif
12 February 2017 14:29 WIB, 2017
Ketinggian Air Bendung Katulampa Naik Namun Masih Siaga Tiga Banjir
12 February 2017 14:06 WIB, 2017
Istiqlal Tak Mampu Tampung, Lautan Massa 112 Meluap ke Lapangan Banteng
11 February 2017 12:30 WIB, 2017