Semarang, ANTARA JATENG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diharapkan segera menandatangani naskah perjanjian hibah daerah terkait dengan pencairan anggaran pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada 2018.

"Kami berharap pada akhir Mei 2017 ini dilakukan penandatanganan NPHD agar anggaran pilkada bisa segera dicairkan karena tahapan pilkada akan dimulai Agustus 2017," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah Joko Purnomo di Semarang, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa setelah dicairkan, maka anggaran pilkada 2018 itu bisa segera ditransfer oleh pemerintah provinsi ke KPU sehingga bisa digunakan untuk membiayai semua tahapan pilkada.

Dia menjelaskan KPU Jateng dalam menyusun usulan anggaran pilkada tetap mengacu pada kebutuhan yang ada dan saat ini sedang dikonsultasikan dengan tim anggaran pemerintah daerah.

"Selain menyiapkan rincian anggaran, kami juga memetakan tempat pemilihan suara (TPS) di seluruh daerah berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih tetap," ujarnya.

Sebelumnya, KPU Jateng telah mengajukan anggaran untuk pelaksanaan Pilgub Jateng pada 2018 sebesar Rp1,131 triliun ke pemerintah provinsi setempat, tapi saat ini baru tersedia Rp800 miliar

"Kekurangan anggarannya nanti diambilkan di APBD Perubahan 2017, dan kalau masih kurang lagi akan digenapi pada APBD 2018," kata Joko.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Pemprov Jateng Edy Joko Pramono saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukam pengkajian terhadap pengajuan anggaran Pilgub Jateng 2018.

"Angka penganggaran Pilgub Jateng 2018 itu belum final sehingga NPHD belum bisa ditandatangani," ujarnya.

Dia mengatakan NPHD untuk pelaksanaan Pilgub Jateng 2018 untuk KPU dan Badan Pengawas Pemilu akan dilakukan paling lambat Juni 2017.