Menaker: Jangan khawatirkan serbuan tenaga asing
Jumat, 20 April 2018 17:36 WIB
Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri di Undip Semarang, Jumat (20/4). (Foto: Zuhdiar Laeis)
Semarang (Antaranews Jateng) - Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri meminta masyarakat untuk tidak terlalu mengkhawatirkan serbuan tenaga kerja asing (TKA) seiring dengan Peraturan Presiden Nomor 20/2018 tentang TKA.
"Khusus untuk TKA, saya minta masyarakat tidak usah terlalu khawatir. Khawatir sih boleh, tetapi tidak boleh berlebihan karena pasti enggak baik," katanya di Semarang, Jumat.
Hal itu diungkapkannya usai menjadi pembicara Presidential Lecture bertema "Strategi Pengelolaan SDM Indonesia Dalam Menghadapi Era Disrupsi Revolusi Industri 4.0" di Universitas Diponegoro Semarang.
Politikus PKB tersebut menjelaskan Perpres TKA hanya mengatur atau menyederhanakan prosedur dan birokrasi perizinan TKA sehingga proses pengurusan izin TKA untuk bekerja di Indonesia tidak perlu lagi berbelit-belit.
"Karena Perpres TKA hanya mengatur atau menyederhanakan prosedur dan birokrasi perizinan TKA-nya saja, tetapi bukan membebaskan. Jangan salah paham," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Jadi, kata dia, yang disebut memudahkan hanya dari sisi prosedur dan birokrasi, bukan membebaskan, sebab selama ini proses pengurusan izin TKA melibatkan banyak kementerian sehingga cenderung berbelit-belit.
"Selama ini, proses pengurusan izin TKA relatif berbelit-belit, melibatkan banyak kementerian, sehingga menghambat investasi. Kenapa ini penting. Karena kita tentu ingin investasi terus meningkat," katanya.
Seiring dengan meningkatnya investasi, kata dia, akan menciptakan semakin banyak lapangan pekerjaan di Indonesia yang tujuan utamanya memang untuk kepentingan rakyat Indonesia agar bisa bekerja.
"Jumlah investasi naik, tentu jumlah TKA pasti meningkat. Tetapi, jumlah TKA di Indonesia dibandingkan TKA di negara lain masih tergolong kecil," katanya, saat ditanya meningkatnya jumlah TKA di Indonesia.
Selain itu, Hanif mengatakan jumlah TKA yang ada di Indonesia dibandingkan dengan jumlah TKI yang bekerja di negara lain juga sangat kecil sehingga tidak perlu terlalu dikhawatirkan.
"Jumlah TKI yang ada di Hongkong ada sekitar 170 ribu orang, di Taiwan ada 200-an ribu TKI, kemudian Makau sekitar 20 ribu TKI, sementara TKA Tiongkok yang ada di sini sekitar 36 ribu," katanya.
"Khusus untuk TKA, saya minta masyarakat tidak usah terlalu khawatir. Khawatir sih boleh, tetapi tidak boleh berlebihan karena pasti enggak baik," katanya di Semarang, Jumat.
Hal itu diungkapkannya usai menjadi pembicara Presidential Lecture bertema "Strategi Pengelolaan SDM Indonesia Dalam Menghadapi Era Disrupsi Revolusi Industri 4.0" di Universitas Diponegoro Semarang.
Politikus PKB tersebut menjelaskan Perpres TKA hanya mengatur atau menyederhanakan prosedur dan birokrasi perizinan TKA sehingga proses pengurusan izin TKA untuk bekerja di Indonesia tidak perlu lagi berbelit-belit.
"Karena Perpres TKA hanya mengatur atau menyederhanakan prosedur dan birokrasi perizinan TKA-nya saja, tetapi bukan membebaskan. Jangan salah paham," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Jadi, kata dia, yang disebut memudahkan hanya dari sisi prosedur dan birokrasi, bukan membebaskan, sebab selama ini proses pengurusan izin TKA melibatkan banyak kementerian sehingga cenderung berbelit-belit.
"Selama ini, proses pengurusan izin TKA relatif berbelit-belit, melibatkan banyak kementerian, sehingga menghambat investasi. Kenapa ini penting. Karena kita tentu ingin investasi terus meningkat," katanya.
Seiring dengan meningkatnya investasi, kata dia, akan menciptakan semakin banyak lapangan pekerjaan di Indonesia yang tujuan utamanya memang untuk kepentingan rakyat Indonesia agar bisa bekerja.
"Jumlah investasi naik, tentu jumlah TKA pasti meningkat. Tetapi, jumlah TKA di Indonesia dibandingkan TKA di negara lain masih tergolong kecil," katanya, saat ditanya meningkatnya jumlah TKA di Indonesia.
Selain itu, Hanif mengatakan jumlah TKA yang ada di Indonesia dibandingkan dengan jumlah TKI yang bekerja di negara lain juga sangat kecil sehingga tidak perlu terlalu dikhawatirkan.
"Jumlah TKI yang ada di Hongkong ada sekitar 170 ribu orang, di Taiwan ada 200-an ribu TKI, kemudian Makau sekitar 20 ribu TKI, sementara TKA Tiongkok yang ada di sini sekitar 36 ribu," katanya.
Pewarta : Zuhdiar Laeis
Editor : Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
Legislator PKB diminta kawal kebijakan demi kesejahteraan masyarakat
14 December 2019 20:37 WIB, 2019
Terpopuler - Tenaga Kerja
Lihat Juga
BPJS Ketenagakerjaan Semarang Majapahit sosialisasikan ePLKK kepada RS & Klinik
12 November 2024 14:53 WIB
Pemkot Pekalongan galakkan gerakan singkirkan enceng gondok di Sungai Lodji
07 November 2024 7:32 WIB
BPJS Ketenagakerjaan: Pendaftaran Lomba Jurnalistik 2024 ditutup 15 November
01 November 2024 11:37 WIB