Semarang (Antaranews Jateng) - Ketua Badan Pengkajian (BP) Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Bambang Sadono menyebutkan haluan negara yang tengah disusun nantinya hanya mengatur pokok-pokoknya saja.

     "Sekarang ini, BP MPR sudah bekerja sama dengan Lembaga Pengkajian MPR yang terdiri atas pakar hukum tata negara, konstitusi, dan anggota MPR RI yang lama," katanya di Semarang, Jumat (25-5-2018) malam.

     Hal itu diungkapkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Tengah itu usai kegiatan serap aspirasi masyarakat bertema "Pentingnya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)".

     Sebagaimana diwartakan, MPR RI menyepakati rumusan GBHN akan dibagi menjadi dua, yakni haluan negara yang ditetapkan oleh MPR dan haluan pemerintahan yang ditetapkan pemerintah untuk lima tahunan.

     Bambang menjelaskan bahwa BP dan Lembaga Pengkajian MPR sudah membentuk tim bernama Tim Perumus Haluan Negara, berkoordinasi juga dengan berbagai pihak, seperti Bappenas dan Lemhanas.

     "Sekarang ini, tinggal mengisi substansi dari skema yang sudah dibuat. Prinsipnya, haluan negara tidak detail, tetapi merupakan pokok-pokoknya saja, atau istilahnya seringkas-ringkasnya," katanya.

     Akan tetapi, kata dia, haluan negara memberikan arah negara mau dibawa ke mana dengan memberikan patokan terhadap semua aspek, mulai politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum.

     Mengenai kendala dalam perumusan haluan negara, sosok kelahiran Blora, 30 Januari 1957 itu mengakui banyak kepala tentunya membuat banyak pemikiran yang berbeda untuk mencapai kemufakatan.

     "Salah satu contoh, saya sampaikan tadi bahwa secara teori dan logika, pembagian subbidang kenegaraan kemasyarakatan itu tiga, yakni ekonomi, politik, dan sosial budaya," katanya.

     Sebagaimana Trisakti Bung Karno, kata mantan Sekretaris Jenderal PWI itu, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan.

     "Pak Harto sebenarnya juga sama, yakni pertumbuhan itu berarti bidang ekonomi, stabilitas itu berarti politik, dan pemerataan itu adalah sosial dan budaya," kata Bambang.

     Namun, kata dia, dalam perumusan skema itu ada beberapa pendapat yang menginginkan, misalnya, dipisahkannya bidang hukum dan pertahanan, yang membuat perdebatan menjadi alot.

     Akan tetapi, saat ini Tim Perumus Haluan Negara berkoordinasi dengan berbagai lembaga berupaya merumuskan dan membulatkan pada awal bulan Juni 2018, dilanjutkan dengan penyelesaian naskah.

     "Kalau dari segi operasional, perencanaan, saya optimistis pembahasan segera selesai karena yang menentukan kami sendiri. Akan tetapi, untuk menjadi produk politik saya agak ragu," katanya.