Semarang (Antaranews Jateng) - Pemerintah Kota Semarang mengejar target pembangunan 1.500 jamban/tahun untuk mewujudkan 100 persen ODF (open defecation free) atau tidak buang air besar sembarangan pada 2021.

"Pada 2013, ada seorang warga tinggal di perumahan berkelas, namun terkena diare. Ternyata, di belakang rumah ada lapangan yang digunakan untuk buang air besar," kata Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi di Semarang, Senin.

Diakui orang nomor satu di Kota Semarang, itulah yang menjadi keprihatinan sehingga membuatnya berkomitmen terhadap program pembuatan jamban dengan teknologi sederhana, tetapi hasilnya maksimal.

Hal tersebut diungkapkannya usai penandatanganan Deklarasi ODF tingkat Kota Semarang bersama perwakilan Kementerian Kesehatan sebagai wujud komitmen bersama pemerintah dan warga Semarang.

Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi mengakui perwujudan ODF merupakan komitmen bersama agar setiap kepala keluarga memiliki jamban sendiri dan tidak lagi buang air besar secara sembarangan.

"Alhamdulillah, saat ini tinggal 4.000 KK yang belum memiliki jamban. Namun, mereka tetap mendapatkan fasilitas mandi cuci kakus (MCK) yang sehat di lingkungannya," kata politikus PDI Perjuangan itu.

Jika masyarakat masih saja sembarangan dalam membuang air besar, kata dia, akan membuat penyebaran bakteri E. coli yang bisa menyebabkan penyakit diare, disentri, hingga kolera.

Sisa 4.000 jamban itu, kata dia, akan dikejar dengan target pembangunan minimal 1.500 jamban dalam setiap tahunnya sehingga pada 2021 seluruh masyarakat sudah memiliki jamban yang sehat.

"Kami harapkan tidak akan ada lagi orang yang buang air besar sembarangan. Kami telah melakukan berbagai upaya, seperti membuat WC komunal dan program satu KK satu jamban," katanya.

Bagi mereka yang belum memiliki jamban, kata Hendi, sementara bisa menggunakan WC komunal yang ada di lingkungannya, sembari diupayakan pembangunan jamban dari APBD maupun CSR.

 "Jika kita sehat maka menjadi bugar. Jika bugar maka bisa produktif. Jika produktif tentunya dapat melakukan banyak hal untuk daerahnya sehingga bisa bersaing secara kompetitif," katanya.

Sementara itu, Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenkes dokter Riskiyana Sukandhi P menyebutkan pemerintah menargetkan 100 persen masyarakat terpenuhi kebutuhan MCK-nya.

"Lewat program ODF ini tidak hanya mencegah penyakit yang diakibatkan diare dan kolera, melainkan juga penyakit lain yang berdampak pada stunting akibat pengelolaan kesehatan yang tidak baik," katanya.