"Untuk evaluasi ke depan. Tahun ini, Pemerintah Kota Semarang harus lebih selektif dalam menentukan pemenang lelang," kata Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi di Semarang, Senin.
Masih adanya proyek yang molor dan tidak terselesaikan hingga akhir tahun, diakui politikus PDI Perjuangan itu karena pemilihan kontraktor pemenang lelang yang kurang selektif.
Ia mencontohkan pembangunan Pasar Wonodri Semarang yang hingga akhir 2018 belum rampung dengan pekerjaan diklaim baru selesai 85 persen, padahal targetnya mestinya rampung akhir tahun lalu.
Menurut dia, keterlambatan pengerjaan proyek Pasar Wonodri Semarang yang kemudian diberi tambahan waktu 25 hari kurang tepat, apalagi legislatif tidak dilibatkan dalam pembahasan.
Semestinya, proyek pembangunan pasar tersebut diselesaikan pada akhir 2018, tetapi hingga akhir tahun lalu ternyata belum juga rampung dan masih menyisakan sekitar 15 persen.
Dari hasil konsultasi dengan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), kontraktor pelaksana pembangunan Pasar Wonodri diberikan perpanjangan waktu 25 hari.
Rencananya, sisa pekerjaan 15 persen akan dibayarkan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019, tetapi Supriyadi menegaskan langkah semacam itu tidak bisa.
"Kami di DPRD tentu tidak bisa mendahului anggaran. Kecuali, itu untuk penanganan bencana atau kejadian khusus. Saran kami sebenarnya putus kontrak dan `blacklist` (kontraktornya)," tegasnya.
Selain itu, Supriyadi mengingatkan organisasi perangkat daerah (OPD) dan unit layanan pengadaan (ULP) menyiapkan persiapan lelang sejak awal sehingga lelang molor tidak sampai terjadi lagi.
"Proses lelang harus direncanakan lebih awal, sejak awal tahun. Diharapkan, Januari ini sudah ada persiapan lelang sehingga waktu pengerjaan tidak mepet dengan akhir tahun," katanya.
Sementara itu, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa (BLPBJ) Kota Semarang M Imron mengaku sudah mengupayakan persiapan lelang sejak awal, termasuk pada tahun ini.
"Sekarang ini, sudah ada 52 paket pekerjaan yang akan dilelangkan Januari 2019. Dari kami terus percepat proses, khususnya di 2019 ini agar lelang bisa di awal," katanya.
Namun, Imron mengaku tidak bisa memaksa jajaran OPD untuk segera menyerahkan dokumen persyaratan lelang karena masing-masing OPD yang lebih mengetahui teknis dan kesiapan pekerjaan.