Boyolali (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Boyolali berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang kesembilan kali secara berturut-turut sejak 2012 hingga 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Pemkab Boyolali menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Anggaran 2019 dari BPK Perwakilan Provinsi Jateng. Dalam hal ini yang menerima adalah Wakil Bupati Boyolali M. Said Hidayat dan Ketua DPRD Kabupaten Boyolali S. Paryanto melalui telekonferensi, di Boyolali, Rabu.

Menurut Ketua BPK Perwakilan Provinsi Jateng Ayub Amali, pihaknya setelah melakukan berbagai tahapan pemeriksaan, menetapkan Pemkab Boyolali meraih opini WTP Anggaran 2019. Predikat WTP ini merupakan kesembilan kali secara berturut-turut.

Ayub Amali menyampaikan terima kasih atas kerja samanya dalam pemeriksaan.

Selain itu, dia berharap hasil pemeriksaan tersebut menjadi motivasi yang terus-menerus dimiliki Kabupaten Boyolali. Hal ini untuk mendukung penyelengaraan pengelolaan negara yang transparan dan akuntabel yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Boyolali M. Said Hidayat mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan kerja keras semua pihak dalam pengelolaan keuangan pada tahun anggaran 2019.

"Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemkab Boyolali dan tentunya masyarakat atas apa yang dihasilkan. Kami berharap Boyolali makin baik dan pembangunan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," kata M. Said.

Ketua DPRD Kabupaten Boyolali S. Paryanto mengatakan opini WTP untuk pemkab setempat merupakan hadiah bagi Boyolali yang memperingati hari jadi ke-173 pada tanggal 5 Juni mendatang.

"Prestasi ini sebagai bentuk kerja keras semua pihak, terutama organisasi perangkat daerah (OPD) dan masyarakat Boyolali," kata Paryanto. ***2***