New York (ANTARA) - Kejaksaan Negara Bagian New York menyelidiki kasus manipulasi nilai aset yang diduga dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump beserta perusahaan induk miliknya, Trump Organization.

Manipulasi nilai aset dilakukan demi mengurangi beban pinjaman serta memperoleh berbagai bantuan ekonomi dan pajak

Pihak kejaksaan mengatakan anak ketiga presiden AS, Eric Trump, tidak kooperatif selama penyelidikan berlangsung.

Informasi itu diperoleh saat kejaksaan pada Senin (24/8) menyerahkan dokumen permohonan ke Pengadilan Negara Bagian New York di Manhattan. Dalam dokumen itu, Jaksa Agung untuk Negara Bagian New York, Letitia James, meminta pengadilan untuk memerintahkan Trump Organization, Eric Trump, dan pihak lain, mematuhi surat panggilan dari kejaksaan.



Penasihat hukum untuk jaksa agung mengatakan surat pemanggilan itu merupakan bagian dari "penyelidikan kasus sipil rahasia yang masih berlangsung terkait kemungkinan adanya penipuan atau aksi melawan hukum". Ia menambahkan sejauh ini pihak kejaksaan belum menetapkan adanya pelanggaran hukum.

Sementara itu, kepala penasihat hukum Trump Organization, Alan Garten, mengatakan perusahaan telah berupaya bekerja sama dengan Jaksa James seiring dengan upaya Presiden Trump yang mencalonkan diri kembali pada pemilihan presiden November 2020.

Saat ini, Eric menjabat sebagai wakil presiden eksekutif Trump Organization, sementara Jaksa James dikenal sebagai politisi Partai Demokrat, pengacara, dan aktivis.

"Trump Organization tidak melakukan kesalahan apa pun," kata Garten.

"NYAG (Jaksa Agung New York) terus mengganggu perusahaan ini jelang pemilihan presiden (dan menyerahkan surat permohonan ke pengadilan pada hari pertama Konvensi Nasional Partai Republik) dan sekali lagi, langkah itu menunjukkan penyelidikannya bermuatan politis," terang Garten.

Namun, Jaksa James mengatakan ia mulai menyelidiki Trump setelah eks pengacara pribadinya, Michael Cohen, lewat pengakuannya di Kongres, mengatakan presiden dalam laporan keuangannya menaikkan nilai beberapa aset untuk mengurangi besaran pinjaman dan premi asuransi, serta menurunkan nilai beberapa aset lainnya untuk memangkas tagihan pajak properti.

James juga mengatakan Eric Trump "terlibat erat" dalam salah satu transaksi yang tengah diselidiki oleh kejaksaan. Eric tidak memiliki "satu pun alasan" untuk memenuhi surat panggilan kejaksaan, kata James.

Kejaksaan New York juga masih menyelidiki empat properti, khususnya Seven Springs Estate, tanah seluas 85,8 hektare di Westchester County, wilayah utara Kota New York.

James juga memeriksa pengurangan pajak sebesar 21,1 juta dolar AS (sekitar Rp308,9 miliar) untuk Seven Springs dari donasi "fasilitas konservasi" pada 2015. Donasi itu diserahkan setelah Trump gagal membangun lapangan golf dan pemukiman di atas tanah tersebut selama 20 tahun.

Properti lain yang diselidiki James, antara lain bangunan bernomor 40 Wall Street di pusat Kota Manhattan, pusat klub golf Trump National Golf Club di Los Angeles, dan Trump International Hotel and Tower di Chicago.

Jaksa Agung New York mengatakan Trump International Hotel and Tower telah dihapus dari laporan keuangan Presiden Trump sejak 2009.

James mengatakan bahan yang menjadi dasar pemanggilan telah mencapai "jumlah yang cukup". Namun, pihaknya masih kesulitan mendalami bahan lainnya.

"Selama berbulan-bulan Trump Organization membuat klaim tidak berdasar demi menutupi bukti-bukti dari penyelidikan yang dilakukan sesuai aturan perundang-undangan terhadap laporan keuangannya," kata James.

"Mereka telah menghambat, menahan dokumen, dan memerintahkan sejumlah saksi termasuk Eric Trump, untuk menolak menjawab pertanyaan di bawah sumpah," ujar James.

Dalam kasus terpisah, Presiden Trump selama satu tahun terakhir juga berusaha menghentikan penyelidikan laporan pajaknya selama delapan tahun yang diduga terkait dengan investigasi kasus pidana. Jaksa Distrik Manhattan, Cyrus Vance, yang memimpin penyelidikan itu, masih berupaya melayangkan surat panggilan untuk Presiden Trump.

Pengadilan banding federal pada 1 September dijadwalkan akan mendengar kesaksian Trump terkait masalahnya dengan Vance. Hakim sebelumnya telah menolak untuk membatalkan surat panggilan Vance.

Mahkamah Agung Amerika Serikat bulan lalu mengatakan Trump tidak mendapatkan imunitas/kekebalan hukum dari kasus yang diselidiki oleh Vance.

Sumber: Reuters