Pekalongan, Jateng (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, terus melakukan perencanaan, pencegahan, dan pengobatan pada balita sebagai upaya menekan angka prevalensi stunting di daerah itu.

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P2KB) Kota Pekalongan Yos Rosidi di Pekalongan, Kamis, mengatakan bahwa
Pemkot telah memprioritaskan program penurunan angka stunting meski kasus kekerdilan pada anak semakin turun.

Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia (SSGI) dari Kementerian Kesehatan, kata dia, angka prevalensi pada 2021 sebesar 20,6 persen dan pada 2022 ditargetkan turun menjadi 17,19 persen.

"Semoga, hasil SSGI dari Kemenkes bisa terpenuhi sehingga pada 2023 diharapkan bisa menjadi 14,88 persen dan 2024 di angka 12,24 persen," katanya.

Ia mengatakan percepatan penurunan stunting terbagi dalam dua intervensi yaitu intervensi spesifik untuk mengatasi terjadinya stunting seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan.

Kemudian, intervensi sensitif mencakup peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi, peningkatan akses kualitas pelayanan gizi, dan kesehatan.

Menurut Yos Rodidi, pemkot terus berbagai upaya menekan kasus stunting termasuk secara manajerial yakni pembentukan tim percepatan penurunan stunting (TPPS) dari tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan.

Selain itu, kata dia, pemkot juga telah bekerjasama dengan tim pembimbing PKK, penyuluh keluarga berencana, penasehatan pembinaan, dan pelestarian perkawinan (BP4), dan kementerian agama membentuk Kampung Keluarga Berencana, Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat), hingga penggalangan dana program bapak/bunda asuh anak stunting.

"Saat ini dilanjutkan dengan penyuluh agama. Semoga dengan memaksimalkan sejumlah upaya ini target penurunan angka stunting bisa tercapai," katanya.

Baca juga: Pemkot Pekalongan salurkan bantuan sayuran dan buah cegah stunting
Baca juga: Rotary Club ikut tangani stunting di Solo