Semarang (ANTARA) - OJK Regional Jawa Tengah dan DIY memberikan edukasi keuangan kepada para santri dan alumni di Pondok Pesantren Al Fadllu Kendal untuk peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah kepada para santri dan desa di Jateng, Senin (6/3/2023). 

"Kegiatan edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, khususnya keuangan syariah, kepada masyarakat Jawa Tengah terutama para santri dan masyarakat desa, agar dapat memahami lembaga keuangan yang legal dan ilegal contohnya pinjaman online ilegal," kata Kepala OJK Regional Jawa Tengah dan DIY Sumarjono.

Harapannya, lanjut Sumarjono, para santri dan masyarakat dapat memastikan terlebih dahulu sebelum membeli produk dan layanan jasa keuangan dengan mengingat 2 L, yaitu legal dan logis. 

"Legal berarti memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang dan logis berarti produknya masuk akal dan tidak berindikasi penipuan," katanya.

Kegiatan edukasi yang dihadiri sekitar 1.000 santri dan masyarakat desa tersebut diharapkan dapat turut meningkatkan pengembangan ekonomi syariah yang masih memiliki sejumlah tantangan di antaranya tingkat literasi (indeks pengetahuan) dan tingkat inklusi (indeks akses) keuangan  syariah yang masih rendah. 

Tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat Jawa Tengah Tahun 2022 tercatat sebesar 18,96 persen dan 15,06 persen, masih jauh dari tingkat literasi dan inklusi keuangan Jawa Tengah secara umum yakni sebesar 51,69 persen dan 85,97 persen.

“Di sisi lain, Indonesia memiliki berbagai potensi untuk pengembangan keuangan syariah karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam (86,91 persen) dan populasi muslim di Indonesia sebanyak 237,5 juta jiwa menjadi yang paling banyak di dunia,” kata Sumarjono.

Pemilik Pondok Pesantren H. Alamudin Dimyati Rois yang saat ini juga menjabat sebagai Komisi XI DPR RI meyampaikan bahwa pondok pesantren melalui santri dan alumni harus bersinergi dengan lembaga negara dalam hal ini OJK dan Kementrian Desa serta IJK untuk berkontribusi dalam pembangunan desa untuk meningkatkan perekonomian Jawa Tengah.

"Desa tetap memerlukan pendamping yang profesional untuk meningkatkan perekonomian," kata Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), yang juga hadir pada acara sebagai narasumber.

Kegiatan edukasi perlu dilakukan secara terus menerus dengan berkolaborasi bersama pemerintah daerah maupun stakeholders lainnya, sehingga literasi dan inklusi Keuangan, serta pengembangan ekonomi syariah di Jawa Tengah terus meningkat.