Magelang (ANTARA) - Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz mengatakan kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemkot setempat memberikan motivasi bagi mereka untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Kenaikan pangkat merupakan penghargaan tinggi dari Pemkot Magelang atas dedikasi dan prestasi aparatur pemerintah selama melaksanakan tugas pengabdian. Oleh karena itu jadikan kenaikan pangkat ini sebagai motivasi untuk berkarya sebaik-baiknya serta dapat dijadikan koridor menjaga perilaku," katanya dalam rilis Bagian Prokompim Pemkot Magelang di Magelang, Selasa.

Ia mengatakan hal itu saat menyerahkan surat keputusan kenaikan pangkat gelombang kedua per 1 Oktober 2023 bagi 137 PNS Pemkot Magelang, terdiri atas Golongan IVc sebanyak satu orang, IVa-IVb ke bawah 22 orang, IIIa-IIId ke bawah 112 orang, dan IIa-IId sebanyak dua orang.

Ia menjelaskan tentang PNS sebagai abdi negara yang harus berdedikasi dan berintegritas, serta selalu meningkatkan profesional kerja diiringi dengan semangat untuk meningkatkan kompetensi diri.

Ia juga mengatakan tentang komitmen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Magelang mendorong layanan birokrasi secara digital atau elektronik, salah satunya layanan kenaikan pangkat yang sudah menggunakan aplikasi.

Kenaikan pangkat itu, katanya, menggunakan aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN), mulai dari pengusulan hingga penetapan surat keputusan sehingga hasilnya layanan kenaikan pangkat dilaksanakan secara baik, tepat waktu, dan tepat sasaran.

Ia menjelaskan bahwa saat ini dibutuhkan kerja sama untuk meningkatkan kinerja di lingkungan Pemkot Magelang dan pelayanan kepada masyarakat.

"Saat ini harus selalu menancapkan dalam benak, bahwa kita ini bukan 'superman' tapi 'superteam'. Sampai nanti SAKIP A pola pikir kita harus berkolaborasi. SAKIP hanya indikator, yang terpenting adalah 'mindset' (pola pikir).  Apalagi kita ke depan pakai merit sistem, tidak ada yang tiba-tiba naik pangkat cepat hanya karena keputusan politik, semua transparan," katanya.