Solo (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan kelonggaran bagi DPRD dan Pemerintah Kota Surakarta untuk menyelesaikan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Solo 2024.
"Dari hasil konsultasi dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, muncul rekomendasi untuk melakukan langkah-langkah agar RAPBD bisa terbahas sebelum akhir Desember," kata Ketua Fraksi PSI DPRD Solo Tri Mardiyono di Solo Jawa Tengah, Selasa.
Ia mengatakan pada saat itu salah satu rekomendasi yang diberikan adalah segera menyelesaikan pembentukan komisi atau kelengkapan dewan secara utuh.
Meski demikian, ia mengakui hingga saat ini pembahasan tersebut belum selesai menyusul belum adanya kesepakatan antarfraksi soal pembagian jatah pimpinan komisi.
Opsi yang lain adalah membahas RAPBD tahun 2025 yang hanya diikuti oleh pimpinan DPRD Surakarta dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta Wali Kota Surakarta dilanjutkan dalam rapat paripurna.
Terkait dengan dua opsi tersebut, pihaknya bersama anggota lain Fraksi PSI akan mengupayakan opsi yang pertama.
"Dalam hal ini PSI akan menempuh atau berkomunikasi dengan teman-teman fraksi supaya alkap terbentuk utuh utamanya dengan Fraksi PDIP," katanya.
Terkait hal itu, anggota Fraksi PSI Muhammad Bilal menargetkan proses komunikasi maupun lobi-lobi politik itu bisa tuntas pekan ini.
"Mereka minta apa, akan kami kasih asalkan rasional," katanya.
Ia juga meminta agar aturan main harus dikembalikan dulu ke Pasal 73 Tatib (Tata Tertib) DPRD terkait pemerataan dan berimbang.