Sembilan Keputusan Rakernas IPHI di Solo
Selasa, 10 April 2012 18:11 WIB
"Rakernas yang diikuti 400 peserta IPHI dari berbagai daerah di Indonesia itu, telah merumuskan beberapa keputusan program 2012 menyangkut tiga kegiatan utama yakni revitalisasi bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan sesuai kemampuan masing--masing," kata Ketua Umum IPHI H. Kurdi Mustofa, di sela penutupan Rakernas Ke-10 IPHI di Solo, Selasa.
Menurut dia, Rakernas merumuskan sembilan keputusan tersebut akan direkomendasikan kepada pemerintah di antaranya, yang menonjol menyangkut penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas sebagai mana yang telah diamanatkan oleh Bapak Presiden selaku Pembimbing Haji Indonesia.
"IPHI mengapresiasikan terhadap Undang Undang no.13 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai Program Legislasi Nasional," katanya.
Selain itu, IPHI mendukung terbentuknya badan khusus haji yang merupakan lembaga pemerintah non kementerian di bawah dan tanggung jawab kepada Presiden untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan ibadah haji.
IPHI juga mendukung peningkatan peran unsur masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji, mendorong moratorium pendaftaran haji untuk ditata kembali sebagai solusi terhadap "waiting list yang semakin panjang.
IPHI menyerukan agar dana abadi umat diserahkan kepada wakaf Indonesia sebagai dana wakaf untuk diproduktifkan bagi kepentingan umat sebagaimana fatwa MUI Pusat hasil Ijtima Ulama Komisi fatwa se-Indonesia II Tahun 2009.
Rakernas juga merumuskan bahwa IPHI mengajak seluruh jamaah haji, umat Islam, dan para kepala daerah provinsi, kota dan kabupaten untuk mewakafkan uang tunai bagi suksesnya rencana pembangunan Grand Wakaf Menara Haji di Jakarta.
IPHI, kata dia, mendorong pentingnya kesadaran berwakaf di kalangan umat Islam sebagai gerakan sadar wakaf nasional, bertekad meningkatkan kerja sama strategis dengan lembaga pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan program unggulan agar makin kontributif bagi kemaslahatan umat Islam dan Bangsa Indonesia.
"Pada Rakernas IPHI juga mendorong sepenuhnya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu," katanya.
Pewarta : Bambang Dwi Marwoto
Editor : M Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
MPS sambut baik pengesahan obat bayi BBLR dan penyakit langka sebagai obat resmi
28 August 2024 9:18 WIB