"Pak Dahlan sudah sampaikan ke BK tapi atas undangan DPR. Terakhir harusnya disampaikan ke KPK dengan kasus gratifikasi atau suap. Kalau ingin membersihkan praktik kotor menurut saya gak usah ragu," kata Saan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.

Ia menyayangkan ketidakterbukaan Dahlan dengan hanya menyebut dua dari 10 nama yang pernah disebutkannya.

"Katanya dulu ada sepuluh nama. Harusnya ketika datang ke BK DPR 10 nama harus disebut. Ternyata cuma dua," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu.

Saan menilai publik kecewa oleh keterangan Dahlan tersebut. "Jangan sampai publik punya interpretasi lain. Padahal publik dan DPR RI sangat berharap. Kalau perlu tidak hanya 10," kata anggota Komisi III DPR RI.

Dia mengatakan, semua pihak berkeinginan dan berkomitmen menjadikan BUMN bersih dan tidak menjadi ladang pemerasan karena BUMN sehat dan bersih berpengaruh baik pada proses penerimaan negara dan masyarakat.

"Kalau ada persoalan atau kebiasaan yang jelek, apakah di DPR, yang meminta upeti, memeras, selalu menawarkan upeti harus diubah. Karena itu harus dituntaskan diproses hukum," kata Saan.

Sementara anggota DPR RI dari Golkar Poempida Hidayatullah menilai ekspektasi publik terhadap Dahlan untuk membuka nama-nama anggota DPR pemeras BUMN kandas.

"Ada ketidakkonsistenan dari statement Dahlan Iskan pasca menghadap BK dan sebelumnya dimana Dahlan tampak yakin dan mempunyai nama-nama tersebut dikantongnya," kata Poempida.