"Kerja sama KPU dengan lembaga-lembaga negara suatu hal yang wajar saja. Semua itu dalam rangka menyukseskan atau membangun demokrasi di negeri ini," katanya di Purwokerto, Kamis.

Dalam hal ini, dia mencontohkan kerja sama yang biasa dilakukan antara KPU Provinsi/Kabupaten dan pemerintah daerah.

Menurut dia, hal itu ditujukan agar semuanya bersinergi untuk menyukseskan pelaksanaan pemilihan umum.

"Jadi, tidak ada persoalan ketika KPU bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara, karena yang ditakutkan sebenarnya ada intervensi terhadap lembaga itu," kata dia yang juga dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed.

Ia mengatakan bahwa intervensi sebenarnya dapat terjadi dimana saja.

"Yang pasti, masyarakat dapat memantau dan saya yakin, kedua lembaga ini mampu bekerja sama dengan baik," katanya.

Menurut dia, Lemsaneg lebih mampu mendukung kinerja KPU terkait dengan pengamanan data pemilih Pemilu 2014.

"Ini saya kira sebuah kemajuan, daripada KPU memilih kerja sama dengan lembaga asing, lebih bagus bekerja sama dengan lembaga dalam negeri sendiri," kata Sabiq menegaskan.

Disinggung mengenai kemungkinan kerja sama tersebut mengurangi independensi KPU, dia mengatakan bahwa independensi tidak diukur dari kerja sama KPU dengan lembaga pemerintah, melainkan dari integritas masing-masing personel di lembaga penyelenggara pemilu itu, bagaimana mereka mampu menunjukkan kemandiriannya atau tidak terintervensi.