Esensi Pemilu itu DPT Yang Bersih
Rabu, 27 November 2013 16:41 WIB
"DPT ini sangat rawan dan krusial karena demokrasi esensinya adalah pemilihan umum dan pemilihan umum esensinya adalah DPT yang bersih," kata Prabowo selepas menjadi narasumber dalam satu seminar di Jakarta, Rabu.
Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Angkatan Darat itu mengatakan tanpa DPT bersih penyelenggaraan pemilihan umum menjadi tidak sah.
"Saya benar-benar menghimbau sikap negarawan KPU untuk berpikir kepentingan bangsa," kata Prabowo.
Terkait kerjasama KPU dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Gerindra, lanjut Prabowo, setuju sebaiknya Lemsaneg tidak terlibat kegiatan KPU.
"Masa lembaga intelijen ikut-ikut pemilu?" tanya Prabowo.
Kamis pekan lalu Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Malik mengaku sedang menindaklanjuti laporan Partai Gerindra mengenai temuan 3,7 juta data pemilih bermasalah dalam daftar pemilih tetap (DPT) nasional Pemilu 2014.
"Tentang data bermasalah itu sudah dibaca oleh tim teknis, tetapi saya belum mendapat laporan menyangkut pemetaan terhadap masalahnya. Akan tetapi yang jelas persoalan ini sedang ditindaklanjuti," kata Husni.
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017