Mahfud : Gus Dur Teguh Memegang Prinsip Pancasila dan Pluralisme
Kamis, 23 Januari 2014 15:05 WIB
"Saya lebih baik mundur sebagai Presiden daripada melakukan tindakan-tindakan yang melanggar Pancasila, melanggar azas pluralisme," kata Mahfud saat menirukan kata-kata Gus Dur, dalam acara Diskusi Pemikiran Gus Dur bertajuk Demokrasi dan Pluralisme di Jakarta, Kamis.
Dia bercerita, saat menjelang lengsernya Gus Dur sebagai presiden pada 2001, ada sejumlah orang yang menghubungi Mahfud, meminta untuk menemui Gus Dur.
Atas permintaan tersebut, Gus Dur bersedia untuk menemui mereka.
Ketika pertemuan tersebut akan dilangsungkan, Mahfud menanyakan terlebih dahulu perihal kepentingan yang ingin mereka sampaikan dalam pertemuan dengan Gus Dur.
Sejumlah orang tersebut mengatakan ingin membantu menyelamatkan Gus Dur dari "kejatuhan".
"Mereka mengatakan, Gus Dur nggak mungkin diselamatkan, tapi kami bisa menyelamatkan Gus Dur dari kejatuhan. Syaratnya satu, agar dia mengeluarkan Dekrit Presiden, ubah Indonesia menjadi negara Islam," kata Mahfud.
Setelah mengetahui maksud kedatangan orang-orang tersebut, Gus Dur memutuskan untuk menolak kedatangan mereka.
Mahfud juga menceritakan Gus Dur yang enggan melakukan transaksi dengan lawan-lawan politiknya.
Menurut Mahfud, beberapa hari menjelang Gus Dur lengser, dalam suatu pertemuan Gus Dur ditawari untuk melakukan kompromi politik.
Gus Dur diminta untuk merombak kabinet dan menyerahkan pergantian personel menteri kepada partai politik.
"Gus Dur langsung gebrak meja dan mengatakan tidak setuju untuk melakukan transaksi seperti itu. Dia lebih memilih jatuh daripada harus melakukan jual-beli jabatan seperti itu," ungkap Mahfud.
Sementara terkait pandangan soal pluralisme, Mahfud mengemukakan berdasarkan pemikiran Gus Dur, pluralisme di Indonesia hanya bisa ditegakkan dengan tiga hal yakni, pengakuan kesamaan derajat pada semua manusia, sistem demokrasi yang berjalan baik dan kedaulatan hukum.
"Demokrasi merupakan jalan untuk menegakkan pluralisme tapi demokrasi harus memiliki aturan, yakni kedaulatan hukum agar demokrasi tidak berjalan liar," kata Mahfud.
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
SMK Muhammadiyah 1 Prambanan dan PLN Icon Plus Jateng teken MoU Kelas Industri
14 November 2024 8:53 WIB
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017