"Saat ini 30 persen keterwakilan baru ada dalam daftar caleg (calon anggota legislatif) tetap atau DCT. Mungkin perlu dipikirkan aturan perundang-undangan yang bisa langsung memberikan kuota 30 persen untuk anggota legislatif perempuan," kata Linda Gumelar di Jakarta, Senin.

Linda mengatakan kebijakan memberikan kuota tertentu untuk anggota legislatif perempuan sudah dilakukan di beberapa negara. Anggota legislatif perempuan tidak melalui proses pemilu tetapi ditunjuk langsung.

"Tentu saja dipilih perempuan yang berkualitas dan bisa memperjuangkan aspirasi perempuan. Kalau jumlah perempuan di legislatif lebih banyak, parlemen pasti jadi lebih kuat," tuturnya.

Linda mengatakan jumlah calon anggota legislatif perempuan yang lolos ke Senayan hasil Pemilu 2014 menurun. Pemilu Legislatif 2014 hanya menghasilkan 97 kursi atau 17,32 persen untuk anggota legislatif perempuan.

"Hasil itu berbanding terbalik dengan Pemilu 2009 yang naik signifikan. Saat itu, perempuan mendapatkan 103 kursi atau 18,3 persen di DPR," ujarnya.

Menurut Linda, penurunan kursi perempuan di parlemen akan berimplikasi pada penurunan atau stagnasi indeks pembangunan manusia, terutama indeks pemberdayaan gender, dan indeks demokrasi pada aspek hak-hak politik perempuan.

Kedua jenis indeks tersebut, lanjut dia, dipengaruhi prosentase keterwakilan perempuan di parlemen, baik pusat maupun daerah.

"Hal ini akan berimplikasi pada pandangan dunia internasional yang melihat pembangunan SDM di Indonesia relatif tidak bergerak naik, sementara negara-negara lain terus bergerak maju. Ini memberi kesan Indonesia sulit bersaing dengan dunia internasional," katanya.
(D018)